Gotong Royong Jadi Syarat Mutlak Pelaksanaan Pembangunan Pusat-Daerah
Acara Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional untuk Wilayah Tengah dan Timur Indonesia dilaksanakan di Denpasar, Bali, Kamis (13/09/2018).DENPASAR, KOMPAS.com – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Satya Sananugraha menyatakan bahwa konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah syarat mutlak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama. Untuk itu sinergi antara pusat dan daerah merupakan syarat mutlak dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Hal itu Seskemenko PMK sampaikan saat membuka Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional untuk Wilayah Tengah dan Timur Indonesia, Kamis (13/09/2018).
Satya juga menerangkan bahwa dalam kurun tiga setengah tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, cukup banyak capaian pembangunan yang diraih. Salah satunya, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan dari 69,55 pada 2015 menjadi 70,81 pada 2017.
“Saat ini angka kemiskinan juga berada di angka satu digit, yaitu 9,82% dan pertama kali di bawah dua digit sejak krisis 1998,” ucap Satya.
Untuk menghasilkan pembangunan yang bermanfaat, proses pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah.
Untuk itu, adanya kegiatan semacam ini diharap dapat menjadi titik awal mengintensifkan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sehingga mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada.
Pertemuan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengkonsolidasikan program dan kegiatannya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain Sesmenko PMK, hadir pula dalam acara tersebut pimpinan dan perwakilan dari Bappeda, Bakesbangpol, Biro Kesra dan Asisten Daerah dari 14 provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia dan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan di Provinsi Bali.
