Miliki Fundamental Ekonomi Kuat, Menko Airlangga Yakinkan Investor Global Berinvestasi di Indonesia

KOMPAS.com - Kondisi fundamental perekonomian Indonesia hingga kuartal III-2024 masih solid. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2024 mencapai 4,95 persen.

Capaian tersebut lebih baik ketimbang kinerja beberapa Negara, seperti Singapura (4,1 persen), Arab Saudi (2,8 persen), dan Meksiko (1,5 persen).

Selain itu, cadangan devisa Indonesia sekitar 150 miliar dollar AS dan perdagangannya juga positif. Artinya, fundamental perekonomian Indonesia kuat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) C-Suite Access bertema “Indonesia’s Economic and Political Outlook 2025” di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Baca juga: Temui Menko Airlangga, Sekjen OECD Percaya Keanggotaan Indonesia Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

“Indonesia berhasil tumbuh di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir. Hanya sedikit Negara, seperti Indonesia, yang mampu mengendalikan inflasi di bawah 2 persen. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat rendah, yakni 40 persen,” kata Menko Airlangga dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Menko Airlangga melanjutkan, tingkat pengangguran Indonesia per Agustus 2024 turun menjadi 4,91 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya, yakni 5,32 persen.

Kemudian, jumlah pekerja bertambah 4,7 juta orang dari 139,9 juta (Agustus 2023) menjadi 144,6 juta orang (Agustus 2024). Rinciannya, 42,05 persen merupakan pekerja formal dan 57,95 persen pekerja informal.

Presiden Prabowo juga mengumumkan kenaikan gaji minimum tahun depan sebesar 6,5 persen. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, menjaga kelas menengah di Indonesia itu sangat penting. Hal ini sesuai visi pemerintah untuk meningkatkan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.

“Jadi, kami ingin mempercepat pembangunan. Dalam waktu 10 tahun, kami berharap dapat mencapai angka pendapatan per kapita di atas 12.000 dollar AS,” tuturnya.

Saat ini, terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Misalnya, Jakarta memiliki pendapatan per kapita 22.000 dollar AS serta Kalimantan Timur (Kaltim) dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera 17.000 dollar AS.

Baca juga: Menko Airlangga: Indonesia Siap Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan per kapita di berbagai daerah lebih setara. Dengan demikian, tidak ada disparitas (pendapatan) antara satu daerah dengan daerah lain.

Salah satu caranya adalah membangun Indonesia berdasarkan Indonesia sentris, yakni pusat gravitasinya berpindah dari Pulau Jawa ke Indonesia Timur. Pemerintah telah membangun 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk itu.

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga cukup aktif dalam keanggotaanya di berbagai forum ekonomi multilateral. Misalnya, Indonesia merupakan penggagas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mengikutsertakan China dalam organisasi ini.

Bersama Amerika, Indonesia membentuk Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Indonesia juga sedang berproses untuk aksesi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS).

Adapun tujuan dari penandatanganan perjanjian multilateral tersebut, yakni membuka pasar perdagangan baru, meningkatkan dan menyelaraskan standar perdagangan dan keuangan, serta menarik lebih banyak investasi yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja juga.

“Kami memiliki target investasi Rp 1.900 triliun. Saya kira, kami membutuhkan investasi lebih dari Rp 2.100 triliun pada tahun depan. Jadi, kami butuh lebih banyak ‘teman’ maupun investor,” ucap Menko Airlangga.

Selain potensi pasar ekspor, investor global datang ke Indonesia juga didorong daya beli konsumen yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menjamin supremasi hukum di Indonesia.

Mereka juga harus mengetahui bahwa Indonesia mematuhi nilai-nilai global mengenai lingkungan hidup, praktik bisnis, transparansi, dan tidak ada korupsi.

“If you want to grow, then grow with Indonesia,” katanya.