Perkuat Komitmen Indonesia Aksesi OECD, Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum ke Sekjen OECD

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. 

Penyerahan dilakukan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).

IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD. Dokumen ini memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia dibandingkan dengan regulasi dan standar milik OECD.

Penyerahan dokumen tersebut menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi ke OECD. Proses ini juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Momen tersebut menjadi pencapaian penting di kawasan, karena Indonesia menjadi negara aksesi pertama di Asia Tenggara sekaligus yang pertama menyampaikan IM.

Baca juga: Survei: 73 Persen Konsumen Asia Tenggara Pilih AI untuk Dukung, Bukan Gantikan Layanan Manusia

“Sekjen Cormann sangat terkesan dengan kerja sama tim dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini merupakan komitmen dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar IM ini dapat diselesaikan secepatnya. Ini adalah kerja lintas pemerintahan,” ujar Menko Airlangga, dilansir dari laman ekon.go.id, Rabu (4/6/2025).

Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke OECD berlangsung dalam waktu relatif singkat.

Pemerintah Indonesia mengirimkan surat pernyataan minat untuk bergabung pada 14 Juli 2023. Persetujuan untuk memulai diskusi aksesi diberikan pada 20 Februari 2024.

Selanjutnya, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi pada 29 Maret 2024.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia dalam PTM Dewan OECD 2024 pada Mei 2024.

Baca juga: Hadiri Pertemuan Menteri OECD 2025, Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum Aksesi Indonesia

Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 bab. Dokumen ini mencakup asesmen terhadap regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan.

Dokumen IM akan menjadi dasar bagi tahap aksesi berikutnya, yaitu technical review.

“Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami. Kita kini memasuki fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

“Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga Indonesia. Termasuk melalui peningkatan peluang investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan dan standar hidup,” sambungnya.

Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyampaikan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tertanggal 28 Mei 2025, kepada Sekjen OECD.

Baca juga: Geledah Rumah PNS, KPK Sita Uang Rp 300 Juta Terkait Kasus Korupsi Izin TKA Kemenaker

Surat tersebut menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap.

Berkas tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola serta pemberantasan korupsi lintas negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke konvensi tersebut.

OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota.

Sebanyak 87 persen dari anggotanya merupakan negara maju. Organisasi ini mewakili 46 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan 70 persen perdagangan global.

Baca juga: 10 Negara Termiskin di Dunia 2025 Berdasarkan PDB Per Kapita

Keanggotaan Indonesia di OECD diperkirakan akan membawa dampak positif. Di antaranya mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 serta memperkuat posisi dan kepemimpinan Indonesia di kancah global.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses aksesi Indonesia, Sekjen Cormann dijadwalkan akan kembali mengunjungi Jakarta pada 26–28 Oktober 2025.

Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Momen ini akan menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

Sebagai informasi, dalam penyerahan IM tersebut, juga hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.