KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke United Kingdom (UK) dan bertemu dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris Richard Henry Ronald Benyon (Lord Benyon) di London, Selasa (30/4/2024).
Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki perhatian terhadap usulan Undang-undang (UU) Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan.
UU Lingkungan Hidup Inggris tersebut akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia, misalnya kelapa sawit.
“Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional,” ujarnya dalam siaran pers.
Airlangga mengatakan, negara-negara berkembang memiliki hak membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan.
Baca juga: Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih
Oleh karena itu, dia mengharapkan Pemerintah Inggris perlu mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan peraturan dan regulasi perdagangan multilateral.
Pada kesempatan itu, Richard mengatakan bahwa Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan dengan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra.
Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki standar, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO).
Pemerintah Inggris juga memperhatikan kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Lebih lanjut, Richard menegaskan, Inggris menerapkan aturan berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan.
Pada pertemuan tersebut, Airlangga turut menjelaskan secara gamblang kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah, seperti program B40, penanaman mangrove, dan mempercepat transisi energi.
Richard pun terkesan dengan penjelasan tersebut dan berharap dapat bertukar pengalaman dari kemajuan yang dicapai Indonesia.
Sebagai wujud komitmen kuat dalam mengatasi perubahan iklim, Indonesia menyerahkan National Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada September 2022.
NDC itu menyebutkan peningkatan target penurunan emisi Indonesia dari 29 persen pada NDC Pertama dan menjadi 31,89 persen tanpa syarat (tanpa bantuan internasional) pada NDC yang telah diperbaharui.
Sementara itu, untuk NDC bersyarat (dengan bantuan internasional) ditingkatkan dari 41 persen pada NDC pertama menjadi 43,20 persen.
Baca juga: BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6,25 Persen, Menko Airlangga: Sudah Pas..
NDC mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam kesempatan itu, Airlangga dan Richard sepakat untuk terus melanjutkan dialog Forest, Agriculture, and Commodity Trade (FACT).
FACT merupakan forum global untuk mendiskusikan secara informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dari negara produsen dan negara konsumen, yang terlibat dalam perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi hutan tropis.
Richard juga mengapresiasi peran Indonesia sebagai Co-Chair FACT.
Pada pertemuan itu, Airlangga didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Duta Besar RI untuk UK Desra Percaya, Sekretaris Menko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang.
Baca juga: Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain