Menko Airlangga Targetkan Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD, Negara Anggota Berikan Dukungan

KOMPAS.com - Kerja sama internasional menjadi salah satu hal yang memainkan peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya jangka menengah, saat ini, Indonesia berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional guna mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Diharapakan Indonesia pun mampu keluar dari middle-income trap.

Setelah menorehkan keberhasilan dalam Presidensi Group of Twenty (G20) pada 2022 dan Keketuaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 2023, Indonesia terus memperkuat kedudukan di kancah global melalui sejumlah prioritas ekonomi internasional.

Dimulai dari penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, memajukan kerja sama di bawah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, dan membuka diskusi aksesi dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Baca juga: Airlangga Sebut Indonesia Diterima dan Mulai Proses Keanggotaan OECD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menambah prioritas ekonomi internasional dengan melakukan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, sebut dia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024.

“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," kata Airlangga

"Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya,” tambah Airlangga Hartarto seperti dilansir ekon.go.id, Rabu (29/2/2024)

Hal itu diutarakan Airlangga saat menghadiri acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/02/2024).

Baca juga: Dewan OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia

Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya adalah menyusun Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Rencananya, Peta Jalan Aksesi akan diluncurkan di Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Mei 2024, yang selanjutnya akan masuk proses penyelarasan kebijakan dan standar regulasi.

“Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Terdapat beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun diantaranya Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan mereka bagi Indonesia.

Sejumlah negara anggota pun optimistis bahwa Indonesia mampu menjadi anggota penuh OECD. Pasalnya, Indonesia dinilai sebagai negara dengan demokrasi besar, ekonomi yang stabil, serta negara yang bisa mengimplementasikan praktik good governance.

Baca juga: Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

Selain itu, perwakilan negara-negara anggota juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai langkah fundamental untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

“Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia, untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, yakni dalam tujuh bulan saja,” ungkap Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Dengan referensi kebijakan dan standar luas di berbagai sektor yang dimiliki OECD, proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul.

Selanjutnya, penyesuaian standar dan kebijakan juga akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama terhadap kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri, serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur.

Baca juga: Indonesia Masih Butuh Waktu 3 Tahun untuk Gabung Klub Negara Maju OECD

Hingga saat ini, OECD sendiri memiliki 38 negara anggota yang mencerminkan sekitar 60 persen nilai produk domestik bruto (PDB) dan perdagangan global.

Indonesia melengkapi 6 negara kandidat aksesi OECD lainnya, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga berpotensi menjadi negara ketiga dari Asia setelah Jepang dan Korea Selatan, serta negara pertama di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, sebagai key partner OECD sejak 2007, Indonesia telah memiliki framework cooperation agreement dan joint work programme yang disusun berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis Pemerintah Indonesia.