Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Pangan pada 2024

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah menjalankan berbagai upaya untuk mengantisipasi pengaruh kondisi global dan el nino terhadap perekonomian domestik. Salah satunya adalah stabilitas konsumsi masyarakat yang berkontribusi besar dalam produk domestik bruto (PDB).

Untuk menjaga stabilitas konsumsi atau daya beli masyarakat, pemerintah akan melakukan penambahan Bantuan Sosial. Bantuan ini harus dipastikan tepat sasaran, dan dalam rangka penanganan stunting.

Dalam rapat internal di Istana Merdeka Jakarta, Senin (6/11/2023), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemberian Bantuan Pangan dan Stunting akan dilanjutkan pada Desember 2023.

"Saat ini, stok (beras) di Badan Urusan Logistik (Bulog) per 2 November 2023 sebesar 1.442.945 ton. Adapun penyaluran bantuan pangan di bulan September sebesar 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, November 18,45 persen, dan akan berlanjut di bulan Desember," kata Airlangga Hartanto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Menko Airlangga menyatakan, Bulog mempunyai anggaran untuk kebutuhan tambahan yang besarnya mencapai Rp 19,1 triliun. Dari jumlah itu, sebanayak Rp 7,9 triliun untuk tahap pertama, Rp 8,4 triliun untuk tahap kedua, dan anggaran tambahan untuk distribusi sebesar Rp 2,8 triliun.

Baca juga: Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

Pada rapat itu, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah juga membahas percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan dan usulan terkait insentif pemerintah, terutama pembebasan bea masuk beras.

DOK. Kemenko Perekonomian Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Internal di Istana Merdeka, Senin (6/11/2023).

"Pembebasan bea masuk dengan tarif (beras) spesifik Rp 450 per kilogram (kg) akan kami lakukan insentif, yakni berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang nantinya akan disiapkan oleh Badan Pangan untuk distribusikan kepada Kementerian Keuangan," jelas Airlangga.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui bantuan pangan tahun 2024 berupa beras dan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni Januari-Juni 2024.

Untuk diketahui, total akan ada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras. Setiap KK menerima bantuan sebanyak 10 kilogram (kg) beras.

Adapun bantuan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Hal ini sesuai dengan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Nilai total bantuan stunting  mencapai Rp 446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp 892 miliar di semester I-2024.

Baca juga: Insentif bagi Eksportir yang Simpan DHE di RI, Kemenko Perekonomian: Akan Jauh Lebih Kompetitif