KOMPAS.com - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen year-on-year (yoy) pada kuartal I-2023 termasuk tinggi di antara negara Group of Twenty (G20).
Optimisme juga terlihat dari sektor industri yang berada di level ekspansif dengan nilai purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia sebesar 52,7 persen.
Kondisi tersebut menjadi bekal terkait upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Proyek Strategis Nasional ( PSN), termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan salah satu upaya transformasi ekonomi.
Menurutnya, sebagai economic driver bagi Indonesia, PSN perlu didukung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.
"Pembangunan infrastruktur melalui PSN juga penting bagi Indonesia untuk bisa lepas dari middle income trap atau jebakan negara dengan perangkap pendapatan menengah pada 2035," kata Airlangga dalam Conference on National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Airlangga menyebutkan, jebakan negara menengah hanya bisa dilakukan jika negara mempunyai masyarakat yang produktif.
“Karena bonus demografi kita tinggal 13 tahun. Tidak semua negara lulus dari middle income trap. Kuncinya tentu adalah infrastruktur, baik darat, udara, dan laut,” ujarnya melansir ekon.go.id, Kamis (27/7/2023).
Dia menyebutkan, Indonesia membutuhkan SDM yang sehat dan cerdas serta siap bersaing dengan perubahan artificial intelligence (AI).
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan, selain mendukung upaya pembangunan kawasan, pemerintah juga mendorong pembangunan kualitas SDM warga yang ada sekitar kawasan.
“Oleh karena itu, politeknik-politeknik itu penting. Kalau tidak, masyarakat sekitar tidak langsung menikmati,” katanya.
Airlangga mengatakan, pemerintah mendorong corporate social responsibility wajib (CSR) ke wilayah di sekitar lokasi kegiatan ekonomi berada.
“Kami tidak ingin melihat ekonomi tinggi, pembangunannya tinggi, tetapi masih ada angka kemiskinan,” katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur, Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki energy cost yang murah.
Baca juga: Hutama Karya Garap Proyek Gedung Kantor Kemenko Perekonomian di IKN
Hal itu membuktikan bahwa infrastruktur Indonesia dibangun secara efisien dan berdaya saing.
Indonesia juga mendorong reformasi industri 4.0 berbasis digital yang didukung dengan pembangunan infrastruktur.
Sebagai informasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dalam pembangunan PSN berperan sebagai koordinator bagi kementerian/lembaga dan mengawal pembangunan berjalan sesuai target.
Sebagai penopang utama transformasi ekonomi, sebanyak 158 PSN telah beroperasi dalam delapan tahun terakhir dengan nilai investasi mencapai Rp 1.107,2 triliun.
Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Airlangga mengatakan, proyek ini merupakan salah satu bagian dari PSN yang diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi menjadi representasi kemajuan bangsa.
Pada kesempatan itu, Airlangga dalam sesi doorstop turut menyampaikan terkait pertemuan Indonesia dalam Global Crisis Response Group (GCRG) beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Pertanian Jadi Resiliensi dan Sektor Strategis Saat Krisis Dunia
Dia mengatakan, bahwa Indonesia merupakan champion dalam GCRG karena dinilai mampu menangani tantangan-tantangan yang tengah dialami dunia.
Salah satu tantangan tersebut adalah terkait pangan yang menjadi salah satu PSN, yakni pembangunan food estate.
Airlangga menambahkan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengajukan diri untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Selain didukung berbagai negara, upaya masuk ke OECD merupakan peta jalan yang penting untuk menuju Indonesia Maju.
“Semoga dengan conference ini, masyarakat menjadi aware apa yang kami bangun secara fisik, di darat, di udara, dan di laut. Itu semuanya membuat ekonomi kita lebih berdaya saing,” ujarnya.
Baca juga: Menko Airlangga Sebut 30 Negara Jadi Pasien IMF, 11 Mulai Membaik
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wakil Gubernur Jawa Timur, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, jajaran kementerian/lembaga terkait, Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ikatan Alumni (Ika) Universitas Padjadjaran (Unpad), para CEO mitra pemerintah, dan mahasiswa.