Rekam Jejak Kemenko Perekonomian, dari Stabilitasi Ekonomi Pascakemerdekaan hingga Kesiapan Hadapi Krisis Global

KOMPAS.com - Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami tiga fase perekonomian, yakni penataan ekonomi pascakemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, dan timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.

Pada fase awal, kegiatan produksi perdagangan dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik pada awal kemerdekaan.

Pada era-era berikutnya, berbagai terobosan dalam kebijakan ekonomi ditempuh untuk meningkatkan kemampuan perekonomian nasional agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus meningkatkan daya saing. 

Dalam hal ini, pemerintah melakukan sejumlah langkah, seperti membentuk program stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, reformasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, memantapkan stabilitas ekonomi makro, serta pembangunan infrastruktur dan lainnya. 

Baca juga: Ganjar Makan Siang Bareng Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian sejak terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 telah menjadi bagian utuh dalam mengawal perekonomian Indonesia. 

Sejak dijabat pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kemenko Perekonomian kini dipimpin Airlangga Hartarto pada Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju. 

Adapun, nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru dimulai pada 2000.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, perekonomian nasional pada masa kepemimpinan Airlangga hingga saat ini dihadapkan pada berbagai macam tantangan. 

“Tidak hanya terkait dengan meningkatkan kemampuan perekonomian domestik, tetapi juga upaya menjawab tantangan global,” ujarnya melansir ekon.go.id, Rabu (26/7/2023). 

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sempurnakan Persiapan KTT BIMP-EAGA dan IMT-GT

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional pada April 2020, unprecedented global crisis pandemi Covid-19 membuat Indonesia harus mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat. 

Ketahanan ekonomi nasional menjadi bagian esensial dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing serta menjadi prasyarat dalam merespons berbagai tantangan global dan domestik.

“Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Menko Airlangga terus melakukan berbagai upaya extraordinary untuk mendukung berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menjaga resiliensi perekonomian nasional,” ujarnya.

Saat ini, berbagai indikator perekonomian nasional menunjukan tren pemulihan yang cukup atraktif.

Meski begitu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan multidimensi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi, yakni The Perfect Storm atau 5C yang meliputi Covid-19, conflict, climate change, commodity prices, dan cost of living. 

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Pertanian Jadi Resiliensi dan Sektor Strategis Saat Krisis Dunia

Krisis dan ketidakpastian global tersebut berdampak pada disrupsi rantai pasok global serta menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan.

Memasuki 2023 dan dengan bergantinya pandemi menjadi endemi, fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat.

Hal itu menjadi modal baik untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat pada 2023.

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Kemenko Perekonomian juga dimaknai dengan selalu terlibat dalam menjaga ketangguhan perekonomian nasional.

Kemenko Perekonomian terlibat aktif dalam berbagai kegiatan nasional, seperti perhelatan Presidensi G20 tahun 2022, Keketuaan Indonesia di Asean tahun 2023, serta dalam Champions Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Baca juga: Airlangga Hartarto dalam Bayang-bayang Kasus Ekspor Minyak Goreng dan Munaslub Golkar

Hal itu juga membuktikan Kemenko Perekonomian berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Haryo mengatakan, Indonesia saat ini memiliki bonus demografi Indonesia dan harus segera keluar dari middle income trap. 

“Mari kita bulatkan tekad dan semangat untuk selalu memberikan karya terbaik dalam membangun perekonomian nasional, menuju Indonesia maju dan sejahtera,” katanya. 

Dia mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersinergi dan memberikan dukungan luar biasa untuk Kemenko Perekonomian dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih tangguh.

Baca juga: Kejagung Dalami Peran Airlangga Hartarto Terkait Izin Ekspor CPO Berbekal Fakta Sidang