BNPP Paparkan Penguatan Program Prioritas Kawasan Perbatasan dalam Rencana Kerja 2027 kepada DPR
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) memaparkan arah kebijakan dan penguatan program pengelolaan kawasan perbatasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Pemaparan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dukungan BNPP terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Dalam forum tersebut, Tito menjelaskan bahwa RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri.
Tema tersebut menjadi landasan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata, termasuk di wilayah perbatasan negara.
Tito mengatakan, tema RKP 2027 ditopang oleh delapan prioritas nasional yang dijabarkan ke dalam 11 fokus pembangunan.
Baca juga: Kejar Target 14 Juli, Pembangunan Sekolah Rakyat Lampung Timur Dipercepat
Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat, digitalisasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta swasembada pangan, energi, dan air.
Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, BNPP mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan.
Dukungan itu diarahkan agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan selaras dan efektif hingga ke wilayah perbatasan negara.
Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis, antara lain optimalisasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara ( PLBN), fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota kawasan perbatasan, serta pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN.
Selain itu, BNPP memfasilitasi pemberdayaan SDM di kawasan perbatasan, mendukung pelayanan kesehatan bergerak, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, BNPP memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 213,92 miliar. Angka ini turun dibandingkan pagu anggaran 2026 yang mencapai Rp 469,6 miliar.
“Dari pagu indikatif tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan 15 PLBN. Sementara itu, alokasi belanja nonoperasional masih sangat terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP secara optimal,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/6/2026).
Sehubungan dengan hal tersebut, BNPP mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp231,54 miliar.
Usulan tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional, percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi penyelesaian batas negara darat dan laut, serta rehabilitasi dan renovasi PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun.
Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana keimigrasian, kepabeanan, serta kekarantinaan di kawasan perbatasan.
Baca juga: BNPP RI Ajak Generasi Muda Jadi Garda Depan Pembangunan Perbatasan
Dengan usulan tambahan tersebut, total usulan pagu anggaran BNPP pada 2027 menjadi Rp 445,47 miliar.
Penguatan dukungan anggaran itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat peran BNPP sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.
