Kasatgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera lewat Kolaborasi Antardaerah

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah (pemda).

Pemerintah pusat, kata dia, mendorong pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (25/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kasatgas PRR: Rehabilitasi Pascabencana Tetap Prioritas, Kehadiran Presiden Jadi Bukti

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi antarpemda muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk mempercepat penanganan bencana.

Anggaran TKD ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), untuk kemudian didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak dan tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga.

Langkah tersebut dinilai penting dilakukan untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca juga: Ramadhan 2026: Solidaritas Bantu Warga Aceh Tamiang Bangkit

"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," kata Tito.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang kini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua (hingga) tiga tahun,” ungkap Tito.

Baca juga: Sumbar Butuh Rp 21,4 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana Galodo