KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah ( pemda) mempelajari praktik baik pengelolaan badan usaha milik daerah ( BUMD) dari Jepang.
Langkah itu dinilai krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD) dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
Hal itu dia sampaikan saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia dengan tema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi kehadiran para perwakilan Jepang, mulai dari kepala daerah hingga pimpinan lembaga, yang turut berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah.
Ia mengatakan, hubungan Indonesia dengan Jepang sudah terjalin cukup lama dan berjalan harmonis.
Baca juga: Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri
Berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan pun telah terbangun antara kedua negara.
“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia, termasuk negara yang dihormati karena kemajuannya,” kata Tito dalam siaran persnya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Tito, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah luas, dan jumlah penduduk besar sehingga membutuhkan tata kelola pembangunan serta keuangan daerah yang efektif. Salah satu instrumen pentingnya adalah optimalisasi BUMD.
Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD, mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan.
Baca juga: Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
Namun, kata Tito, tidak semua mampu memberikan kontribusi optimal. Masih ada BUMD yang merugi akibat lemahnya manajemen, bahkan dipengaruhi unsur politik.
“Ini yang kami awasi, yang menjadi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemda,” jelas Tito.
Dia berharap, seminar internasional itu menjadi momentum untuk belajar dari Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Tito mencontohkan keberhasilan Kota Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum serta Kota Shiranuka yang mampu memanfaatkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan.
Baca juga: Mendagri Singgung Fenomena Nepo Baby Nepal di Depan Istri Kepala Daerah
Tito berharap, forum itu menjadi ajang pertukaran pengalaman antardaerah di Indonesia dan Jepang.
“Melalui seminar ini, kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” harapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki.
Hadir pula Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kantor Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; perwakilan pemda dari Indonesia; serta pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Pemda Realisasikan APBD Sesuai Target untuk Dorong Ekonomi