Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0
Menaker Ida Fauziyah menjadi keynote speaker dalam webinar Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sabtu (12/6/2021)KOMPAS.com – Dalam menghadapi industri 4.0, perlu adanya kesiapan dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan beberapa strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja.
Hal tersebut diutarakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menjadi keynote sepaker pada webinar "Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), Sabtu (12/6/2021).
Baca juga: Menaker: BLK Komunitas Persiapkan Tenaga Terampil Duduki Jabatan Formal di Luar Negeri
“Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online,” ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Dalam menghadapi proses transformasi tersebut, Kemnaker pun terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.
Sebagai informasi, dalam laporan terbarunya, World Economic Forum (WEF) memperkirakan akan ada 97 juta pekerjaan baru di dunia. Jumlah tersebut tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan McKinsey, akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh automasi. Selain itu, akan ada puluhan juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut.
Baca juga: Menaker Ajak Pekerja Seni Ikut BPJS Ketenagakerjaan Agar Dapat Perlindungan Sosial
Menurut Ida, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi fleksibel, baik secara waktu ataupun tempat. Dengan demikian, pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton.
“Perubahan ini mempercepat transformasi ketenagakerjaan yang terus bergerak ke arah revolusi industri 4.0,” kata Ida.
Oleh karena itu, lanjut Ida, pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skill yang memadai.
Tak hanya itu, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan juga akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia usaha ke depan.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga harus dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi. Misalnya, kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja.
Baca juga: Arsjad Rasjid: Program Vokasi Dapat Perkuat Kompetensi Wirausaha Muda
Ada juga kebijakan lain, seperti optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skill, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain usaha tersebut, Kemnaker juga terus melaksanakan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi.
Ida juga mengatakan bahwa transformasi BLK akan menjadi salah satu lompatan besar yang dilakukan.
Transformasi bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi yang juga menjadi pembicara dalam webinar tersebut menjelaskan, ada tiga tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak industri 4.0.
Pertama, skills transformation atau transformasi keterampilan. Kedua, job transformation atau transformasi pekerjaan dan terakhir, society transformation atau transformasi sosial.
Anwar menambahkan, untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja.
“Selain itu, diperlukan juga regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel serta jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi dan pendapatan masyarakat,” ujar Anwar.
