Merujuk UU Ciptaker, Investor Asing Boleh Tanam Modal di Industri Pertahanan

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Selasa, 8 Juni 2021
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir di Kota Ankara, Turki.@IsmailDemirSSB Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir di Kota Ankara, Turki.

KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan dan Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Andi Widjajanto mengatakan, investor asing dapat menanam modal pada industri pertahanan sesuai rujukan Undang-Undang ( UU) tentang cipta kerja (ciptaker).

Sebelumnya, kata dia, sektor ini dilarang atau tercantum dalam daftar negatif investasi (DNI).

"Sekarang, bisa saja Perindustrian Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Pindad) dapat investment joint venture (JV) dengan Jerman," ujar Andi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Ia mencontohkan, seperti yang dilakukan Rheinmetall ke Turki. PT Dirgantara Indonesia juga dapat kerja sama dengan produsen pesawat, Lockheed Martin.

Baca juga: PT Dirgantara Indonesia Kirim Helikopter Bell 412EPI ke TNI AD

“Apabila TNI AD ingin membeli black hawke, maka JV dapat membuat fasilitas perawatan black hawke,” kata Andi, dalam podcast politik dari Nagara Institute di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (6/6/2021).

Meski demikian, ia menjelaskan, bahwa PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) maupun swasta lainnya belum bisa secara resmi bermain pada industri pertahanan.

Hal tersebut, sebut Andi, tidak dapat dilakukan sekalipun sudah mendapat "lampu hijau" dari UU Ciptaker. Sebab, aturan turunan dari beleid sapu jagat (omnibus law) belum diterbitkan hingga kini.

"Belum bisa bergerak karena menunggu kelengkapan UU Ciptaker beserta turunannya. Seharusnya aturan turunan ini diterbitkan pada April 2021," ucapnya.

Baca juga: Banjir Usulan, Aturan Turunan UU Ciptaker Dikebut

Seiring diresmikannya UU Ciptaker, Andi menilai PT TMI dapat melihat adanya peluang perluasan bisnis di bidang industri pertahanan.

Menurutnya, berdirinya PT TMI dalam memeriahkan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan hal wajar.

"UU Ciptaker menyatakan, swasta boleh jadi lead integrator dalam memproduksi senjata. Sebelumnya, hanya delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang boleh melakukan kegiatan ini," jelas Andi.

Ia menyatakan, swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, wajib ada alih teknologi sesuai mandat UU Industri Pertahanan.

Baca juga: Menhan Prabowo Dorong Kemandirian Industri Pertahanan

Menhan dipastikan menilik anggaran BUMN soal pengadaan alutsista

Pada kesempatan yang sama, Andi Widjajanto mengatakan, Menhan terlebih dulu akan mengatur anggaran BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam rencana pengadaan alutsista sekitar Rp 1.760 triliun.

"Sebab, mengambil keseluruhan (proyek senilai) Rp 1,7 kuadriliun dengan hitungan bisnis normal tidak akan bisa. Mustahil bisa dilakukan cara cepat untuk kuasai Rp 1.7 kuadriliun di tangan satu entitas,” ujarnya.

Oleh karenanya, Andi meyakini, PT TMI tidak akan sanggup memonopoli pengadaan alutsista sekitar Rp 1.760 triliun.

Pasalnya, modal awal yang harus dimiliki terlalu besar dan sukar bagi perusahaan mana pun untuk memenuhinya.

Baca juga: Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

"Kalau dibilang PT TMI akan ambil semua, saya yakin nilai Rp 1,7 kuadriliun itu susah untuk didapatkan. Sudah pasti tidak bisa," ujar Andi.

Secara perhitungan sederhana, ia menjelaskan, equity (penyertaan modal) untuk Rp1,7 kuadriliun kira-kira dibutuhkan persentase 30 persen atau sekitar Rp 600 triliun.

Dari Rp 600 triliun tersebut, lanjut Andi, PT TMI harus menyediakan dana paling tidak sekitar Rp 200 triliun.

"Jumlah itu terlalu besar, tidak ada yang bisa melakukan itu di Indonesia. Bahkan BUMN sekalipun," imbuhnya.

 

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan
Kemhan
Pengamat Pertahanan Sebut Kontroversi Raperpres Alutsista Sarat dengan Upaya Politisasi
Pengamat Pertahanan Sebut Kontroversi Raperpres Alutsista Sarat dengan Upaya Politisasi
Kemhan
Merujuk UU Ciptaker, Investor Asing Boleh Tanam Modal di Industri Pertahanan
Merujuk UU Ciptaker, Investor Asing Boleh Tanam Modal di Industri Pertahanan
Kemhan
Soal Komitmen Memodernisasi Alutsista TNI, Direktur Lesperssi: Dua Jempol untuk Jokowi dan Prabowo
Soal Komitmen Memodernisasi Alutsista TNI, Direktur Lesperssi: Dua Jempol untuk Jokowi dan Prabowo
Kemhan
Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan
Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan
Kemhan
Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini
Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini
Kemhan
Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi
Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi
Kemhan
Mengenal Pusrehab, Penghargaan Kemhan untuk Anggota TNI Penyandang Disabilitas
Mengenal Pusrehab, Penghargaan Kemhan untuk Anggota TNI Penyandang Disabilitas
Kemhan
Diamputasi dan Nyaris Buta, Kini Anggota TNI Ini Jadi Peternak Sukses
Diamputasi dan Nyaris Buta, Kini Anggota TNI Ini Jadi Peternak Sukses
Kemhan
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Pengamat Militer Dukung Prabowo Dobrak Kesulitan Pengadaan Alutsista
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Pengamat Militer Dukung Prabowo Dobrak Kesulitan Pengadaan Alutsista
Kemhan
Soal Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Pengamat Militer Dukung Prabowo Evaluasi Alutsista
Soal Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Pengamat Militer Dukung Prabowo Evaluasi Alutsista
Kemhan
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah
Kemhan
Perkuat TNI, Program Komponen Cadangan Dibuka untuk Umum secara Sukarela
Perkuat TNI, Program Komponen Cadangan Dibuka untuk Umum secara Sukarela
Kemhan
AU Senegal Kembali Beli Pesawat PTDI, Prabowo: Ini Patut Dibanggakan
AU Senegal Kembali Beli Pesawat PTDI, Prabowo: Ini Patut Dibanggakan
Kemhan
Perkenalkan Peluncur Roket R-HAN 122B, Kabalitbang Kemhan: Ini Langkah Strategis.
Perkenalkan Peluncur Roket R-HAN 122B, Kabalitbang Kemhan: Ini Langkah Strategis.
Kemhan