Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan
Prajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.
KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) mutlak dilakukan.
Ia bahkan menepis anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan oleh Indonesia untuk sekarang ini.
“Saat ini, Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (4/6/2021).
Rizal menyebutkan, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menyusun rancangan strategis (renstra) terkait percepatan peremajaan alutsista yang disebutkan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
Baca juga: Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi
Menurutnya, upaya pemerintah tersebut merupakan bagian dari pemenuhan minimum essential force (MEF).
Pasalnya, kata Rizal, alutsista yang saat ini dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tua dan usang.
Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis ancaman yang ada di Indonesia, antara lain ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.
Adapun ancaman aktual militer yang dimaksud meliputi spill over potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, serta terorisme dan radikalisme.
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial.
"Selain ancaman aktual, Indonesia juga punya ancaman potensial. Ini termasuk perang konvensional atau konflik terbuka serta ancaman nuklir," imbuhnya.
Adapun ancaman nonmiliter saat ini, sebut dia, di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, serta perompakan dan pencurian kekayaan alam.
Rizal menambahkan, selain yang disebutkan di atas, ancaman nonmiliter juga meliputi krisis ekonomi dan masalah imigran asing.
Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun
“Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lesperssi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas investasi pertahanan.
Prioritas investasi tersebut, yakni pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
Selanjutnya, terdapat prioritas investasi untuk penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.
Baca juga: Soal Rencana Modernisasi Alutsista, Menhan Prabowo: Masih Kita Godok
Adapun dalam merencanakan pertahanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan otoritas pertahanan, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), dan ambiguitas (ambiguity).
