Kemhan dan TNI Raih Predikat Opini WTP dari BPK
KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan ( Kemhan) dan TNI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya pada 2018
“Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih opini WTP,” kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.
Bukan tanpa alasan Agung berkata seperti itu. Ini karena Opini WTP Kemhan dan TNI merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 tahun reformasi.
“Akhirnya ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entitas yang lain,” ucap Agung.
Baca juga: Kemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman
Ia sendiri mengatakan itu saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian opini WTP itu adalah bukti keterbukaan keuangan Kemhan maupun TNI.
“Ada komitmen kuat dari Kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik,” tutur Agung.
Sementara itu, Menteri Pertahanan ( Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menerima LHP Opini WTP itu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada BPK.
Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).Ini karena, kata Menhan, BPK telah tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kemhan yang beberapa tahun sebelumnya belum mampu mendapatkan opini WTP.
Baca juga: Demi Keutuhan NKRI, Menhan Minta Pancasila dan UUD 1945 Dijaga
“Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI,” kata Ryamizard.
Atas raihan tersebut, tak lupa Menhan juga mengapresiasi Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan. Mereka telah membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dalam memperjuangkan status opini penilaian BPK menjadi WTP.
“Karena untuk mencapai opini WTP ini, suatu tantangan sendiri yang relatif tidak mudah,” ujar Menhan.
Menhan berharap pula agar pencapaian Kemhan dan TNI tersebut bisa terus dijaga dan dipertahankan.
Oleh karena itu, ia meminta jajarannya segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan BPK pada LHP 2019 dengan tuntas dan disertai bukti dukung yang valid.
Pada kesempatan ini, selain diserahkan kepada Menhan, LHP atas laporan keuangan Kemhan dan TNI juga diserahkan BPK kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
