Digitalisasi di Era Presiden Jokowi, Menkominfo Budi Arie Paparkan Program dan Capaiannya 

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki perhatian besar pada pemerataan pembangunan, termasuk dalam membangun konektivitas digital. 

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menegaskan bahwa digitalisasi akan mempercepat pembangunan nasional di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri, dengan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, proyek digitalisasi memiliki empat pilar, yaitu infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

“Empat pilar ini harus berjalan bersama. Kalau bicara pemerintahan digital, maka infrastrukturnya harus disiapkan. Begitu juga dengan masyarakatnya agar mereka bisa memaknai digitalisasi dengan menjadi lebih produktif, kreatif, dan inovatif,” ujarnya dalam Obrolan Newsroom Kompas.com di Menara Kompas dan disiarkan langsung di kanal YouTube Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Dalam proyek infrastruktur digital, salah satu program pemerintah adalah membangun base transceiver station (BTS) 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung sebaran akses internet yang menjangkau hingga pelosok negeri.

BTS berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan gawai pintar.

Baca juga: Budi Arie: Negara Sebesar Indonesia Perlu Angkatan Siber

Sempat mangkrak karena adanya kasus korupsi, Budi ditugaskan Jokowi untuk menyelesaikan proyek pembangunan BTS sembari tetap mendukung berjalannya proses hukum.

Budi mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 4.988 BTS atau sudah selesai di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua yang tengah mencapai 91 persen.

Dia menyebutkan, ada tantangan tersendiri dalam pembangunan BTS di Papua, seperti faktor geografis hingga kekerasan dan vandalisme pada pengerjaan proyek.

“Sudah dibangun, tetapi dirusak lagi. Kami imbau, ini kan haknya masyarakat untuk memperoleh akses konektivitas. Sebagai fasilitas umum, sebaiknya ini dipelihara bersama,” katanya.

Program-program Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) dalam pembangunan infrastruktur digital, Palapa Ring, yakni  jaringan serat optik nasional yang menghubungkan 57 kabupaten/kota di Indonesia demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia.

Kemudian, ada SATRIA-1, yakni satelit yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia, termasuk daerah 3T sehingga membantu mengentaskan kesenjangan akses broadband internet.

Baca juga: Budi Arie Ungkap Pesan Khusus Jokowi di Akhir Jabatannya untuk Berantas Judi Online

Budi mengatakan, kualitas internet Indonesia juga terus meningkat, khususnya pada kecepatan yang meningkat signifikan.

“Kecepatan internet Indonesia itu meningkat 10 kali lipat. Pada 2014, kecepatan kita baru 2,5 Megabyte per second (Mbps), sekarang sudah 25 Mbps. Pada 2030, kami target bisa mencapai 100 Mbps," ungkapnya.

Pemerintahan digital

Dalam sebuah kesempatan, Jokowi mengatakan, untuk mengelola 252 juta penduduk dari ribuan pulau, digitalisasi adalah keniscayaan.

Oleh karena itu, pemerintah diminta proaktif dalam beradaptasi dengan teknologi terbaru demi meningkatkan kualitas layanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Untuk pembangunan pemerintahan digital, Jokowi mengamanatkan pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Adapun untuk mendukung percepatan transformasi digital, pemerintah juga membentuk GovTech INA Digital yang bertujuan menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform atau aplikasi.

Baca juga: Indonesia Luncurkan INA OECD, Digitalisasi Pertama dalam Aksesi OECD untuk Transparansi

“Birokrasi yang hadir dan berdampak harus dirasakan masyarakat. Dulu bikin Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa sampai sebulan, sekarang bisa hanya 1 menit,” terang Budi.

Salah satu upaya Kemenkominfo untuk mendukung pemerintahan digital yaitu menghadirkan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (siCantik). 

Selain itu, Kemenkominfo juga menyiapkan kebijakan untuk memastikan masyarakat lebih aman di ruang digital. Salah satu contohnya adalah Kemenkominfo memberantas judi online.

Ekonomi digital

DOK. KOMPAS.com Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Obrolan Newsroom Kompas.com di Menara Kompas dan disiarkan langsung di kanal Youtube Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menekankan peluang baik masa depan ekonomi digital Indonesia. Dia menyebutkan, ekonomi digital Tanah Air diperkirakan akan tumbuh pesat hingga mencapai nilai triliunan rupiah pada 2030.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pesat pembayaran digital dan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030, dengan mayoritas penduduk berusia produktif, juga menjadi faktor pendorong utama.  

Baca juga: Menkominfo: Terdapat 1.572 Kasus Perceraian akibat Judi Online

Terkait itu, Menkominfo Budi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk digital ekonomi, yakni senilai 800 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 12.096,8 triliun. 

Selain itu, kata dia, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai 360 miliar dollar AS, bahkan bisa mencapai 366 miliar dollar AS. Hal ini bisa tercapai jika Indonesia mampu mengembangkan bisnis artificial intelligence (AI) secara optimal.

“ Digitalisasi ekonomi adalah tools Indonesia agar menjadi negara maju. Sehingga, mimpi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” katanya dalam pertemuan dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Salah satu program Kemenkominfo pada ekonomi digital adalah mendorong digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui program UMKM Digital.

Lewat program ini, Kemenkominfo mendorong gadopsi teknologi digital dengan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan platform e-commerce.

Dengan bertransformasi secara digital, UMKM bisa mendapatkan sejumlah manfaat, seperti memperluas jangkauan terhadap konsumen, menekan biaya pemasaran, mempermudah dan mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan omzet atau pendapatan. 

Baca juga: Menkominfo: 4 Juta Orang Terlibat Judi Online, Didominasi Usia 30-50 Tahun

Pada 2021, jumlah UMKM yang tergabung pada platform e-commerce sekitar 14 juta atau 22 persen dari total UMKM. Pada 2023, jumlahnya naik menjadi 25,4 juta. Pemerintah pun menargetkan bisa meningkatkan transformasi UMKM hingga 30 juta pada akhir 2024.

Terkait itu, Kemenkominfo memiliki program Startup Digital yang bertujuan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, seperti 1.000 Digital Startup, Sekolah Beta, Startup Studio Indonesia, dan Hub.id.

Literasi digital

Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal, pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat digital yang bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari dan beradaptasi pada perubahan teknologi global.

Adapun dalam membangun masyarakat digital, pemahaman terkait ruang digital dan bagaimana beraktivitas di ruang ini atau biasa disebut dengan literasi digital perlu dikuasai.

Literasi digital menghendaki adanya kemampuan dalam penggunaan media digital, wawasan dalam beraktivitas di media digital, kemampuan beretika, hingga kesadaran dalam keamanan digital dan data pribadi.

Terkait hal itu, Kemenkominfo memiliki program Pemerataan Literasi Digital yang bertujuan menyiapkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat.

Baca juga: Larang Aplikasi Temu di Indonesia, Menkominfo: Bisa Habis Semua UMKM Kita

Kemudian, ada juga Digital Talent Scholarship, program bagi angkatan kerja muda yang ingin melakukan reskilling dan upskilling di bidang digital.

Beberapa bidang digital yang masuk dalam pelatihan, seperti Cybersecurity, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, Mobile Programming, Digital Entrepreneurship, dan Digital Policy.

Dalam sebuah kesempatan, Budi mengatakan, tingkat literasi digital yang tinggi dapat membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dia mencontohkan, beberapa negara maju, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Finlandia, Qatar, dan Swedia memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, begitu pula dengan tingkat literasi digital masyarakatnya.

Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi menorehkan beberapa capaian positif dalam transformasi digital Indonesia. 

Namun, tantangan, seperti kesenjangan digital di daerah terpencil, keamanan siber, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat perlu terus diatasi. 

Baca juga: Menkominfo Ungkap Hasil Positif Pemberantasan Judi Online, Akses dan Jumlah Deposit Turun

Dengan komitmen mendorong digitalisasi, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.