Kemenkominfo: Perbedaan Pendapat Hasil Pemilu Bawa ke Jalur Konstitusional, Jangan Ganggu Persaudaraan
Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Pemilu Damai 2024 dengan tema Perbedaan Pilihan Sementara, Persaudaraan Selamanya di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/2/2024).
KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) mengajak masyarakat merawat kebinekaan, menjaga kerukunan, kedamaian serta suasana kondusif pascapenyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan, pemilu adalah sarana menghasilkan pemimpin untuk membawa kemajuan Indonesia.
Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat senantiasa menjaga suasana pascapemilu tetap aman dan damai.
“Jika terjadi perbedaan pendapat, itu adalah hal biasa dalam berdemokrasi. Jika ada permasalahan berkaitan dengan pemilu, sebaiknya dibawa ke jalur konstitusional, jangan disalurkan ke sikap-sikap yang bisa mengganggu kedamaian,” kata Usman melalui keterangan persnya, Senin (26/2/2024).
Dia mengatakan itu dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Pemilu Damai 2024 dengan tema "Perbedaan Pilihan Sementara, Persaudaraan Selamanya" di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: KPU Kerja Sama dengan BIN, BSSN, dan Kemenkominfo Amankan Sirekap Pemilu
"Keberagaman dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Karenanya, demokrasi adalah amanah yang harus kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dalma siaran pers, Senin (26/2/2024).
Usman mengatakan, demokrasi adalah sarana untuk mencapai kemajuan lebih baik. Karenanya, dia mengajak semua pihak saling menjaga kerukunan dan toleransi serta saling menghargai.
“Mari bersama-sama kita jaga hati, jaga pikiran serta merajut harmoni untuk membangun Indonesia," ajaknya.
Pada kesempatan itu, Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) Kota Cirebon Rizki Riyadu Taufiq menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan relatif aman, lancar, dan damai.
Dia menyebutkan, pesta demokrasi kali ini berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat mengalami perpecahan masyarakat.
Baca juga: Pemilu 2024: Pertandingan yang Tak Adil
Rizki menyatakan, pada saat itu gesekan di akar rumput sangat terasa karena yang digunakan politik identitas sehingga timbul polarisasi di masyarakat.
"Kami lihat pemilu kemarin (2024), pasti kita memiliki perbedaan pilihan. Perbedaan hanya hari itu, beda pilihan itu biasa, persaudaraan itu selamanya,” ujarnya.
Dia menegaskan, hal paling utama pascapemilu adalah harmonisasi kehidupan untuk saat ini dan selamanya.
Pemimpin Redaksi Rakyat Cirebon Khairul Anwar juga menilai Pemilu 2024 relatif aman dan lancar atau tidak terjadi gesekan luar biasa.
Menurutnya, tingkat kepercayaan sangat penting terhadap proses berlangsungnya pemilu dan media punya andil di dalamnya.
Baca juga: Hak Angket Tak Bisa Batalkan Pemilu, Mahfud: Tapi Bisa Jatuhkan Sanksi Politik ke Presiden
"Peran media sebagai pengawas pemilu, pemberi informasi mulai dari tahapan awal, penyelenggaraan, sampai akhir pemilu,” katanya.
Khairul menebutkan, banyak media yang mengkritisi penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dia juga menegaskan, dalam penyelenggaraan pemilu, media harus tetap menjaga independensi.
"Ketika media mainstream tidak berafiliasi dengan berbagai tokoh itu baik, tetapi ketika media sudah berpihak, melakukan penggalangan opini, itu sangat berbahaya,” ungkapnya.
Khairul mengatakan, secara umum, media di Indonesia masih masuk dalam tahap baik, sehingga situasi saat ini masih berjalan normal.
“Media berperan penting, betul-betul menggunakan jurnalisme damai dalam pemilu," jelasnya.
Sementara itu, tokoh agama Nasrani Kota Cirebon pendeta Heru Kusumo menyampaikan, Pemilu 2024 berlangsung aman dan tidak nampak pembelahan yang tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan politik.
Dia juga menilai ruang media sosial tidak dibanjiri ujaran kebencian dan hoaks sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya.
"Masyarakat sudah sedemikian cerdas. Perbedaan pilihan tidak menjadikan perpecahan atau permusuhan. Mari kita sama-sama merajut kembali tali silaturahmi sebagai sesama anak bangsa," pintanya.
Rekonsiliasi pascapemilu
Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Khairil Anwar menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi landasan utama pascapemilu, yakni keadilan, toleransi, dan inklusivitas.
Baca juga: Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan
"Dengan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, saya berharap Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan persatuan dan keharmonisan yang kokoh," katanya dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.
Maka dari itu, kata dia, rekonsiliasi dan membangun kebangsaan pascapemilu penting untuk dilakukan.
Sebab, pelaksanaan pemilu tidak dapat dimungkiri menghadirkan perbedaan pandangan selama masa kampanye.
"Seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024,” katanya.
Khairil mengatakan, langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antarpartai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya.
Baca juga: Ramai Soal Sirekap, Drone Emprit Sebut Publik Skeptis Terhadap Pemilu
Para tokoh nasional juga diharapkan mengambil peran untuk rekonsiliasi yang sepenuhnya ditujukan untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Langkah itu diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempersatukan Indonesia pascapemilu.
Selain tokoh nasional, masyarakat menjadi faktor kunci untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah hiruk pikuk yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal tersebut juga disampaikan Ketua Bidang Humas dan Penerangan DPP ABI dari organisasi kemasyarakatan Ahlulbait Indonesia (ABI) Dede Azwar.
Menurutnya, pemerintah dan badan penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya, telah berjerih payah mengawal pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berjalan lancar.
Baca juga: Peluang Delegitimasi Pemilu lewat Hak Angket Lebih Besar ketimbang Sengketa di MK
Dede meyakini, siapa pun pemimpin yang terpilih akan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, damai, dan berkeadilan.
Sementara itu, tokoh agama Romo Benny meyakini, masyarakat mampu menjaga kerukunan dan kedamaian.
“Yang dibutuhkan sekarang bagaimana kualitas pemilu dijaga dengan menegakkan nilai moralitas publik serta penegakan hukum bagi pelanggaran hukum,” katanya.
Oleh karena itu, profesionalisme KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, juga harus terus dikawal dan dijaga.
“KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dan menunjukkan kepada publik untuk menjaga kenetralan demi pemilu yang bermartabat, berlaku adil, fair, transparan,” jelasnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Untungkan Semua Pihak
