KOMPAS.com – Sebagai forum internasional yang mengusung isu ekonomi secara konsisten, G20 mengajukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data.
Adapun Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada gelaran Presidensi G20 Jepang 2019.
Chair DEWG G20 Mira Tayyiba menjelaskan, sebagai upaya lanjutan untuk memajukan kolaboratif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga menghadirkan lokakarya bertajuk “Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas” yang berlangsung secara hibrida dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/07/2022).
Lokakarya itu, lanjut dia, bertujuan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.
“Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, kita bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola pemanfaatan data, terutama dalam penerapan tata kelola arus data,” ujar Mira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/7/2022).
(Baca juga: Sonora Fun Rally, Kerja Sama dengan Kemenkominfo Sukseskan G20)
Sebagai bagian dari isu prioritas DEWG, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu berharap agar lokakarya tersebut juga dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.
“Saya berharap, lokakarya tersebut dapat menjadi momen untuk belajar melangkah maju dengan pemanfaatan tata kelola data DFFT dan CBDF,” ujarnya.
Mira menegaskan bahwa pembahasan tata kelola data memiliki arti penting. Terlebih, dengan peningkatan risiko serta kekhawatiran arus bebas data dari berbagai aspek, seperti teknis, praktis, dan konseptual. Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi mengenai data yang diusulkan Indonesia.
“Pembahasan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai isu tentang pemanfaatan data di masyarakat,” ujar Mira.
Menurut dia, saat ini, situasi global semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital. Sebagai contoh, dalam mendukung pemulihan pandemi Covid-19 dan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ( SDGs).
Lokakarya yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ketiga DEWG G20 itu, kata Mira, juga memainkan peran penting dalam pengembangan Ministerial Declaration Draft atau Bali Package.
(Baca juga: Kemenkominfo Siapkan Peta Jalan Super App, Apa Tujuannya?)
Dia meyakini bahwa pengembangan hal tersebut dapat dicapai melalui identifikasi kesamaan, komplementaritas, serta elemen konvergensi di seluruh instrumen nasional, regional, dan multilateral.
“Dengan demikian, pembahasan itu akan mendorong interoperabilitas di masa depan," imbuh Mira.
Untuk diketahui, lokakarya tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan, Inspektur Jenderal Kemenkominfo Doddy Setiadi, serta Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo.
Selain anggota delegasi G20, lokakarya itu diikuti sejumlah National Knowledge Partners, seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada, serta Global Knowledge Partners, seperti the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).