Menkominfo: Presidensi G20 Dorong Agenda Transformasi Digital Indonesia

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.

"Kami melihat penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang," kata Johnny, dikutip dari kominfo.go.id, Senin (22/11/2021).

Dia mengatakan itu dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Senin.

Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, Kemenkominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).

"Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021,” tuturnya.

Baca juga: Menkominfo Ajak Pelaku Industri Manfaatkan Presidensi G20 Indonesia untuk Perjuangkan Kepentingan Digitalisasi Nasional

Johnny menegaskan, pihaknya selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat itu dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20.

Selain itu, lanjutnya, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia.

"Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital," ujarnya.

Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

"Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antarnegara anggota G20 yang lebih kuat," tegasnya.

Baca juga: Airlangga: Presidensi G20 Indonesia Jadi Momentum Branding di Dunia Internasional

Johnny menyebutkan, posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.

"Konsensus yang tercipta pada sidang G20 dapat menghasilkan arah kebijakan bersama (common direction) di berbagai isu teknologi digital," tegasnya.

Politisi Nasdem itu menegaskan, ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan.

Oleh karenanya, dia mengajak semua pihak memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

Baca juga: Jadi Presidensi G20, Indonesia Yakin Bisa Tentukan Arah Perkembangan Ekonomi Dunia

"Tidak hanya antarpemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya,” jelasnya.

Johnny mengatakan, pihaknya mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

Johnny juga mengatakan, peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.

"Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara berkelanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF," jelasnya.

Mantan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 itu berharap, melalui DEWG pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor.

Baca juga: Migrasi Digital Baru 39,74 Persen, Lembaga Penyiaran Diminta Menkominfo Beralih Sebelum ASO

Dengan begitu, akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.

"Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya," ujarnya.

Tiga isu prioritas

Dalam DEWG, Kemenkominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, konektivitas dan pemulihan setelah Covid-19.

Johnny menjelaskan, pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.

"(Hal itu diwujudkan) melalui pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Uji Coba Transformasi Digital Integrasi Bansos Nontunai

Isu prioritas kedua berkaitan dengan literasi digital dan keterampilan digital (digital skills and digital literacy).

Menurut Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.

Hal itu dilakukan melalui penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.

Ketiga, isu prioritas arus data lintas batas negara atau cross border data flow and data free flow with trust yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas.

Johnny mengatakan, pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai definisi trust dalam data free flow with trust dan prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi.

Baca juga: Jadi Penyumbang Emisi, RI Bakal Pakai Mobil Listrik Saat KTT G20

Prinsip tersebut, yaitu lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity, serta mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penggunaan identitas digital.

Sinergitas pengampu

Lebih lanjut, Johnny menyatakan, isu dalam tiga prioritas Presidensi G20 Indonesia di masing-masing Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) G20 telah disusun ke dalam tiga klaster, yaitu Global Health, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.

Johnny menjelaskan, pihaknya mengidentifikasi potensi irisan berbagai isu prioritas di masing-masing working group dan engagement group terkait isu digital yang dibahas dalam DEWG.

"Koordinasi antara sejumlah working groups dan engagement groups sangat penting dalam memastikan streamlining isu digital pada Presidensi G20 Indonesia," tegasnya.

Pertemuan kali ini, lanjutnya, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi irisan isu digital lintas WG dan EG.

Baca juga: Menkominfo: IGDX 2021 Bantu Perkembangan Industri Game Lokal

Hasil dari diskusi diharapkan dapat menjadi subject-for-discussion, sebagai referensi awal pemetaan kebutuhan koordinasi yang perlu didorong lebih lanjut.

"Mengingat isu digital economy memiliki aspek multidimensi yang dapat beririsan dengan isu-isu lainnya, Kemenkominfo mendorong agar sinergi antarkementerian dan lembaga yang menjadi pengampu pada seluruh working groups dan engagement groups dapat semakin ditingkatkan," ujarnya.

Johnny pun mengajak pemangku kepentingan untuk menyepakati streamlining isu digital.

Menurutnya, hal itu ditujukan agar dapat membuka serta mengawal berbagai diskusi dan koordinasi lanjutan lain berkaitan dengan pembahasan isu digital.

"Semoga rapat hari ini dapat menjadi tonggak semangat utama bagi suksesnya Indonesia dalam mendorong dan menavigasikan kompas pembahasan isu transformasi digital nasional maupun global demi mewujudkan Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, dan makin maju," ungkapnya.

Baca juga: Menkominfo: Siaran TV Digital Tahap I Siap Mengudara

Johnny menambahkan, Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.

“Forum G20 sebagai Forum Ekonomi utama global memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaan G20.

Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional hingga Rp 7,4 Triliun, pelibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.

"Diperkirakan 1,5 sampai dua kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund and World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali," ujarnya.

Baca juga: Jelang Gelaran KTT G20 di Bali, Infrastruktur Kawasan Dibenahi

Sebagai informasi, dalam agenda itu, Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

Hadir pula Staf Khusus Menkominfo Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Digital Dedy Permadi, Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adhiarna, serta Direktur Pemberdayaan Informatika Bonnie Pudjianto.

Sementara itu, secara virtual, hadir Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar Indonesia untuk PBB HE Dian Triansyah Djani, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Hadiyana dan Kepala Badan Litbang SDM Kominfo Hary Budhiarto.

Dari mitra industri hadir Presiden Director PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Direktur and Chief Strategic Transformation Information Officer XL Axiata Yessie D Yosetya, Co-Chair of Youth20 Indonesia 2022 Gracia Paramitha, dan Chair L20 Rekson Silaban.

Baca juga: RI Jadi Presidensi G20, Sri Mulyani: 3.000 Lapangan Pekerjaan Baru Akan Terbuka