Terima 8 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Airlangga: Pemerintah Selalu Jaga Ketersediaan Stok Vaksin

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia telah menerima kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-13 sejumlah delapan juta dosis Sinovac dalam bentuk bulk.

Airlangga yang sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menjelaskan, bulk akan diolah oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi yang siap didistribusikan dan digunakan untuk program vaksinasi Covid-19.

“Pemerintah selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan,” kata Airlangga saat menerima kedatagangan vaksin tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Selasa (25/5/2021).

Adapun setelah kedatangan vaksin tahap ke-13 tersebut, total jumlah vaksin yang telah diterima Pemerintah Indonesia hingga saat ini menjadi 83,9 juta dosis. Jumlah ini merupakan kombinasi vaksin jadi dan vaksin bulk.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Vaksin Ilegal Muncul, Masyarakat Diharapkan Waspada

Airlangga pun memastikan, pemerintah akan menjamin keamanan, mutu, dan khasiat vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap, masyarakat tidak ragu untuk menerima vaksin.

Pasalnya, vaksin yang disediakan Pemerintah Indonesia telah melalui proses evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah mendapat pertimbangan dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), World Health Organization (WHO), dan para ahli.

"Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi Covid-19 adalah merupakan game changer, yaitu salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan kita untuk mengakhiri pandemi ini," tutur Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/5/2021).

Menurut Menko Perekonomian itu, Indonesia setidaknya membutuhkan 70 persen atau sekitar 181,5 juta penduduk untuk divaksin agar mencapai herd immunity atau sistem kekebalan kelompok.

Baca juga: PR Agency Afiliasi Rusia Minta Influencer Sebar Informasi Remehkan Vaksin Negara Lain

Didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Wakil Menteri Kesehatan (Menkes) Dante Saksono, dan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Airlangga mengatakan, pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan segera memulai vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat rentan dengan beberapa kriteria yang diperhatikan, seperti aspek geospasial dengan angka kasus Covid-19 tertinggi atau zona merah dan aspek sosial ekonomi.

Sebagai informasi, hingga Selasa, realisasi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama dan kedua telah mencapai sekitar 25,2 juta dari total target sekitar 40 juta.

Vaksin tahap pertama diprioritaskan bagi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, kemudian vaksin tahap kedua diprioritaskan bagi masyarakat lanjut usia (lansia), dan petugas publik.

Pada vaksinasi tahap pertama, lebih dari 1,5 juta SDM kesehatan telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan lebih dari 1,4 juta SDM kesehatan telah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Baca juga: Juli 2021, Calon dan Pekerja Migran Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Sementara itu, pada tahap kedua, lebih dari 3,1 juta lansia telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan lebih dari 2,1 juta lansia telah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Kemudian pada tahap yang sama, lebih dari 10,4 juta petugas publik telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan lebih dari 6,5 juta petugas publik telah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Dok. AmiriYandi/InfoPublik/DJIKP/Kominfo Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan terkait kedatangan vaksin tahap ke-13 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Selasa (25/5/2021).

Airlangga mengatakan, pemerintah akan berupaya keras untuk menyukseskan program vaksinasi di Indonesia.

Namun, kata dia, kunci dari keberhasilannya adalah harus didukung oleh semua pihak dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“ Vaksinasi Covid-19 dan kedisiplinan masyarakat harus dilaksanakan secara bersama," ujarnya.

Baca juga: Satgas Sebut 27 Kasus Kematian Tidak Terkait Vaksin Sinovac

Menurutnya, pemerintah telah mengintensifkan penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) sebagai bagian dari upaya keras dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Ketua KPC-PEN itu juga mengingatkan agar kewaspadaan masyarakat tidak kendur usai libur Idul Fitri. Ia tak ingin terjadi pandemi gelombang kedua bahkan ketiga, seperti halnya yang dialami oleh India.

Pemerintah dukung Vaksinasi Gotong Royong

Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik dan mendukung pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong yang digagas oleh pengusaha melalui Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Baca juga: Ini Jenis Vaksin yang Digunakan untuk Vaksinasi Usia 50 Tahun ke Atas

Program vaksinasi yang berjalan paralel dengan program vaksinasi pemerintah tersebut juga gratis bagi para karyawan, karena biayanya sudah ditanggung oleh perusahaan.

Adapun dalam Vaksinasi Gotong Royong vaksin yang digunakan berjenis Sinopharm, berbeda dengan yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.

Airlangga optimis, penggunaan vaksin yang berbeda tersebut akan mempercepat herd immunity di Indonesia.

Untuk diketahui, program Vaksin Gotong Royong bagi sejumlah 21.616 karyawan dari 27 perusahaan dan 18 fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau, dan Maluku telah dimulai sejak 18 Mei 2021.

Baca juga: Bio Farma Sebut Indonesia Bakal Kedatangan 5 Juta Dosis Vaksin Cansino Juli 2021

Airlangga berharap, kerja sama yang baik dari semua pihak untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya dalam menjalankan program vaksinasi, dapat terus dikembangkan.

“Sehingga, bangsa kita bisa berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional," ujarnya.