Agar Pilkada Bebas Covid-19, Kominfo Dorong KPU Tingkatkan Intensitas Koordinasi

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Rabu, 2 Desember 2020
Kominfo mengajak pemilih menjaga suara dan kesehatan jelang Pilkada Serentak 2020.DOK. Humas Kominfo Kominfo mengajak pemilih menjaga suara dan kesehatan jelang Pilkada Serentak 2020.

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai kolaborasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat diperlukan.

Terutama, dalam hal pelaksanaan rapid test bagi calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kominfo dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (2/12/2020) menyatakan, peran pemangku kepentingan menjadi sangat krusial dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi.

Selain terkait rapid test, Kominfo mendorong agar KPU di masing-masing daerah pemilihan untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Dinkes setempat.

"Itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tidak terduga yang berkaitan dengan kesehatan pemilih selama pemungutan suara, seperti pengadaan baju hazmat dan ambulans yang bersiaga di desa atau kelurahan," tulis Kominfo.

Baca juga: KPU Akan Lakukan Bimbingan Teknis soal Sirekap kepada KPPS Pilkada 2020

Terlebih, menjelang penyelenggaraan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS), ratusan ribu KPPS diwajibkan mengikuti tes cepat deteksi Covid-19 atau rapid test.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 68 menyebutkan, anggota KPPS wajib mengikuti rapid test yang dilakukan Dinkes setempat.

Apabila hasil tes cepat menyatakan ada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya dan diminta untuk melakukan tes swab.

Bila anggota KPPS dinyatakan positif Covid019, KPU mengatur bahwa anggota KPPS dapat diganti bila memenuhi tiga unsur, yaitu anggota KPPS meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak mampu melaksanakan tugasnya secara permanen.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Komnas HAM Ingatkan Ratusan KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal

Adapun, KPU tidak diperbolehkan memberhentikan atau melakukan penggantian bagi anggota KPPS yang dinyatakan positif Covid-19.

Namun, di dalam Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor 476 Tahun 2020, Anggota KPPS diperbolehkan untuk mengundurkan diri dengan alasan tertentu.

Salah satu yang tergolong dalam “alasan tertentu” adalah karena dinyatakan positif Covid-19 sehingga tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai KPPS.

Hal ini mengingat masa kerja anggota KPPS yang hanya satu bulan. Sementara itu, anggota KPPS yang dinyatakan positif Covid-19 harus menjalani isolasi selama 14 hari di tengah persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Peraturan KPU mengatur bahwa KPPS tetap bisa bekerja melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara meskipun kurang dari 7 orang anggota (kuorum).

Baca juga: KPU: Petugas KPPS dan Pemilih Wajib Pakai Masker dan Sarung Tangan

Namun, dalam kondisi jumlah anggota KPPS hanya tersisa 5 orang anggota saja, maka KPU melakukan penggantian anggota KPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengangkat anggota KPPS baru sebanyak 2 orang untuk melengkapi formasi 7 Anggota KPPS.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kasus Covid-19 Turun di Bawah 100.000, Menkominfo: Ayo Segera Vaksin
Kasus Covid-19 Turun di Bawah 100.000, Menkominfo: Ayo Segera Vaksin
Kemenkominfo
Tertarik Bekerja di Pemerintahan? Kemenkominfo Buka Rekrutmen Calon Anggota KIP
Tertarik Bekerja di Pemerintahan? Kemenkominfo Buka Rekrutmen Calon Anggota KIP
Kemenkominfo
Kemenkominfo Minta Humas Pemerintah Buat Konten Informatif yang Mudah Dimengerti Publik
Kemenkominfo Minta Humas Pemerintah Buat Konten Informatif yang Mudah Dimengerti Publik
Kemenkominfo
Pemerintah Perpanjang PPKM di Jawa Bali hingga 16 Agustus, Ini Perbedaan dengan PPKM Sebelumnya
Pemerintah Perpanjang PPKM di Jawa Bali hingga 16 Agustus, Ini Perbedaan dengan PPKM Sebelumnya
Kemenkominfo
Menkominfo Sebut Butuh Solidaritas dari 5 Elemen Strategis untuk Tangani Pandemi
Menkominfo Sebut Butuh Solidaritas dari 5 Elemen Strategis untuk Tangani Pandemi
Kemenkominfo
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program
Kemenkominfo
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19
Kemenkominfo
Agar Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Berjalan Efektif, Menkominfo Minta Saran Perbaikan dari Seluruh Pihak
Agar Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Berjalan Efektif, Menkominfo Minta Saran Perbaikan dari Seluruh Pihak
Kemenkominfo
Padukan Alam dan Budaya, Panitia Besar PON XX Papua 2021 Rilis 6 Seri Promo Tematik
Padukan Alam dan Budaya, Panitia Besar PON XX Papua 2021 Rilis 6 Seri Promo Tematik
Kemenkominfo
Meski di Tengah Pandemi, Ketua KONI Percaya PON XX Papua Bisa Jadi Momentum Kebangkitan Bersama
Meski di Tengah Pandemi, Ketua KONI Percaya PON XX Papua Bisa Jadi Momentum Kebangkitan Bersama
Kemenkominfo
Terima 3,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca, Indonesia Amankan 137,6 Juta Dosis Vaksin
Terima 3,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca, Indonesia Amankan 137,6 Juta Dosis Vaksin
Kemenkominfo
Cegah Stunting, BKKBN Imbau Generasi Muda Mulai Pola Hidup Sehat sejak Dini
Cegah Stunting, BKKBN Imbau Generasi Muda Mulai Pola Hidup Sehat sejak Dini
Kemenkominfo
Lahirkan Generasi Masa Depan Bebas Stunting, Kemenkominfo Gelar Forum Kepoin GenBest
Lahirkan Generasi Masa Depan Bebas Stunting, Kemenkominfo Gelar Forum Kepoin GenBest
Kemenkominfo
Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua
Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua
Kemenkominfo
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik
Kemenkominfo