Optimis Hadapi Investigasi Section 301 oleh AS, Kemenko Perekonomian: Kita Miliki Data

KOMPAS.com -  Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, Pemerintah Indonesia optimis menghadapi investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat (AS).

Investigasi Section 301 adalah proses investigasi dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra, termasuk Indonesia.

Tercatat ada dua isu utama yang diselediki oleh USTR. Pertama, dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity).

Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

Baca juga: Ekonomi RI Tangguh di Tengah Badai Global, Kemenko Perekonomian Beberkan Indikatornya

Haryo Limanseto menegaskan pemerintah optimis karena structural excess capacity dan forced labor yang disangkakan terhadap beberapa negara, tidak terjadi di Indonesia.

"Dan kita memiliki data atau informasi yang mendukung. Di samping itu, hal ini sudah menjadi bagian pembahasan saat perundingan ART yang sudah disepakati bersama,” ujar Haryo Limanseto di Jakarta dalam siaran persnya, Kamis (26/3/2026).

Adapun dalam menghadapi proses investigasi tersebut, Haryo menegaskan, pemerintah terus memperkuat kesiapan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta asosiasi industri.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan data dan informasi yang akan disampaikan sesuai dengan posisi Indonesia. Pemerintah juga telah berkonsolidasi dan memeperkuat bahan tanggapan sebagai dasar penyampaian argumentasi.

Baca juga: Seskab Teddy Ikut Rapat di Kemenko Ekonomi, Bahas Penyesuaian Anggaran imbas Situasi Global

Tujuannya agar penjelasan yang disampaikan mampu menjawab isu yang menjadi perhatian dalam investigasi tersebut secara tepat dan terukur.

“Saat ini, tim lintas kementerian dan lembaga serta asosiasi industri sudah berkoordinasi dan akan mempersiapkan tanggapan baik melalui sesi public hearing (sebelum 15 April 2026) maupun konsultasi government to government dengan USTR. Tanggal sesi konsultasi sedang disepakati bersama,” kata Haryo.

Dengan dukungan data kuat, koordinasi lintas pemangku kepentingan yang solid, serta komunikasi konstruktif dengan pihak AS, pemerintah optimistis dapat melalui proses investigasi tersebut dengan baik.

Tidak hanya itu, pemerintah juga optimis untuk tetap menjaga kepentingan nasional dalam hubungan perdagangan kedua negara.