Menko Airlangga Dorong Asia Perkuat Multilateralisme dan Kerja Sama Regional di Tokyo Conference 2026

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan Indonesia terkait dinamika ekonomi global serta semakin pentingnya penguatan kerja sama regional Asia dalam sesi Asian Leaders Roundtable pada rangkaian acara Tokyo Conference 2026 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

Pada sesi tersebut, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida memimpin langsung acara dengan Co-Chair mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono.

Forum itu juga dihadiri sejumlah tokoh ekonomi dan kebijakan kawasan, antara lain mantan Deputi PM Singapura Heng Swee Keat, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Reserve Bank of India Duvvuri Subbarao, mantan Gubernur Bank of Thailand Tarisa Watanagase, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong, serta mantan Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Dalam sesi diskusi tersebut, Menko Airlangga menyoroti bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya politik berbasis kekuatan, proteksionisme, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem multilateralisme.

Kondisi tersebut tercermin dari terbatasnya kemajuan dalam forum global seperti WTO dalam merespons isu-isu baru, termasuk perdagangan digital dan ketahanan rantai pasok global.

Selain itu, negara-negara juga semakin cenderung menempuh pendekatan unilateral maupun bilateral.

Baca juga: Seskab Teddy: Prabowo Satu-satunya Kepala Negara Gelar Bilateral Bareng Trump Usai Teken Tarif Resiprokal

Situasi geopolitik global yang memanas, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, turut memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi global.

Lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barel dengan fluktuasi yang masih terjadi, serta potensi terganggunya jalur energi global melalui Selat Hormuz menjadi bukti bahwa stabilitas dan perkembangan ekonomi dunia sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik.

Strategi ketahanan energi Indonesia

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya domestik.

Indonesia saat ini telah mengimplementasikan program biodiesel B40 dan menargetkan percepatan menuju B50.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol melalui program E10 yang implementasinya akan dipercepat menuju E20.

Di sisi energi baru terbarukan (EBT), Indonesia juga tengah menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 800 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat transisi energi dan meningkatkan kemandirian energi nasional.

Baca juga: Kesepakatan Impor Migas RI-AS Dinilai Berisiko bagi Ketahanan Energi Nasional

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Asia dinilai memiliki peran penting sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabilitas ekonomi global.

Kawasan Asia diproyeksikan akan menyumbang sekitar 52 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global pada 2050. Oleh karena itu, penguatan kerja sama regional menjadi semakin strategis.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Asia perlu tetap berpegang pada prinsip inklusivitas dan multilateralisme berbasis aturan (rules-based multilateralism).

Kerja sama regional melalui berbagai kerangka, seperti ASEAN, kemitraan ekonomi regional, serta forum multilateral seperti G20 menjadi instrumen penting untuk memperkuat integrasi ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta menjaga stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar.

Lebih lanjut, Asia juga didorong untuk mencegah fragmentasi ekonomi global menjadi blok-blok yang saling bersaing.

Sebaliknya, kawasan perlu memperkuat keterbukaan perdagangan, konektivitas ekonomi, serta kerja sama strategis yang saling melengkapi guna mendorong pertumbuhan bersama.

Baca juga: Indonesia dan India Jalin Kerja Sama Sistem Rudal BrahMos

“Arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus berada di tengah panggung ekonomi global karena kinerja ekonomi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Indonesia juga akan terus menjalankan diplomasi non-blok dalam menavigasi ketidakpastian global ini,” tutur Airlangga.

Proyeksi ekonomi Indonesia 2026

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4 persen pada 2026 dengan inflasi yang tetap terkendali dan defisit fiskal yang terjaga.

Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 69 bulan berturut-turut hingga awal 2026.

Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pendekatan “Indonesia Incorporated”, yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing global.

Menutup paparannya, Airlangga menekankan bahwa Asia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan stabilisasi dalam perekonomian global apabila kawasan tetap berkomitmen pada keterbukaan, kerja sama regional, serta penguatan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jika Asia tetap berpegang pada semangat keterbukaan regional dan menolak pendekatan zero-sum dalam rivalitas kekuatan besar, maka abad ke-21 dapat benar-benar menjadi abad Asia,” jelas Airlangga.

Baca juga: Memahami Besarnya Dampak Penutupan Selat Hormuz bagi Dunia, Terlebih untuk Asia

Dalam forum Asian Leaders Roundtable tersebut, ia turut didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.