Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah untuk Tekan Arus Keluar Devisa

KOMPAS.com — Pemerintah memperkuat pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah guna menjaga keseimbangan devisa nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa serta meningkatkan arus masuk ke dalam negeri.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pada pertemuan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi haji dan umrah secara terintegrasi serta lintas sektor agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, penguatan ekosistem menjadi kunci untuk menyeimbangkan arus devisa.

Baca juga: Kawal Serapan Anggaran yang Masih Rendah, Kemenko Perekonomian: Pak Menkeu Minta Disiapkan Satgas

“Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dikelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi arus keluar devisa dan sekaligus meningkatkan arus masuk bagi perekonomian nasional,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/2/2026).

Perputaran dana capai Rp 40 triliun per tahun

Dahnil Anzar mengungkapkan, perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun. Namun, sekitar 80 persen dana tersebut masih mengalir ke luar negeri.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan porsi arus keluar devisa dapat ditekan hingga mendekati 50 persen. Dengan demikian, dapat tercapai keseimbangan yang lebih sehat antara arus keluar dan masuk devisa dari sektor ini.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS untuk mendorong transaksi dalam rupiah, serta penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Untuk diketahui, setiap tahun, sekitar 2,6 juta jemaah umrah dan 221.000 jemaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi.

Baca juga: Menko Airlangga: Transformasi Ekonomi Hijau Butuh Landasan Makro yang Kokoh

Sebaliknya, jumlah wisatawan dari kawasan tersebut yang berkunjung ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun.

Pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Timur Tengah melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional.

Perdagangan dan ogistik ikut diperkuat

Upaya penguatan ekosistem juga mencakup dukungan sektor perdagangan dan logistik. Pemerintah mendorong pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi.

Sinergi lintas kementerian, termasuk sektor perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, dan logistik, akan diorkestrasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap ekonomi domestik.

Baca juga: Menko Airlangga Ungkap 3 Mesin Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Korbankan Stabilitas

“Kami harus menekan arus keluar devisa. Oleh karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” kata Haryo.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah rutin, tetapi juga berkontribusi lebih besar terhadap penguatan ekonomi nasional.