Temui Menko Airlangga, Sekjen OECD Percaya Keanggotaan Indonesia Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045
Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.KOMPAS.com - Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Indonesia tengah menjalani proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD. Selanjutnya, hasil ini akan disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada Senin (25/11/202) hingga Kamis (28/11/2024).
Pada kunjungan tersebut, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (27/11/2024).
Pertemuan tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.
Baca juga: KUR Bisa Gantikan Pinjol? Ini Keunggulannya Menurut Kemenko Perekonomian
Menko Airlangga mengucapkan terima kasih kepada OECD karena telah meluncurkan Indonesia Report. Adapun sejumlah isu yang ada di dalam laporan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Ia berharap, beberapa poin yang tercantum sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau.
“Kemudian juga sejalan dengan energy securities serta program ketahanan pangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang juga menjadi prioritas,” tutur Menko Airlangga dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini, Indonesia terus menggencarkan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian untuk menyesuaikan standar OECD.
Melalui reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki. Dengan demikian, gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.
Sementara itu, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. Pihaknya akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital. Seperti diketahui, Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.
Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada 2045.
Cormann percaya, OECD dan Indonesia dapat bekerja untuk mendukung Indonesia menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas.
“Proses tersebut berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ujar Sekjen Cormann.
Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada Selasa (26/11/2024).
Survei tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
Sebagai informasi, The OECD Economic Survey of Indonesia turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, serta Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Selanjutnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
