Menuju Satu Dekade Memberi Manfaat, Pemerintah Terus Dorong KUR untuk Usaha Produktif

KOMPAS.com - Pemerintahan yang baru memiliki komitmen kuat untuk memprioritaskan sejumlah sektor penting, termasuk ketahanan pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, pembangunan perumahan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), serta swasembada energi. 

Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan program pembiayaan untuk usaha produktif, yaitu Kredit Usaha Rakyat ( KUR). 

Selama hampir 10 tahun berjalan, KUR terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor yang beragam, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil lainnya. 

KUR telah menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada.

Baca juga: Viral, Video Debt Collector Cekcok dengan Debitur di Bantul

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa hampir 30 persen dari total penyaluran KUR diarahkan ke sektor pertanian, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan infrastruktur terkait.

“Untuk sektor pertanian, KUR bisa digunakan untuk peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan tanah pertanian yang lebih produktif,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (14/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam acara KUR Meets The Press di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (13/11/2024).

Sejak 2015 hingga 31 Oktober 2024, program KUR telah disalurkan sebesar Rp 1.827,2 triliun kepada lebih dari 47 juta debitur.

Baca juga: KUR Bisa Gantikan Pinjol? Ini Keunggulannya Menurut Kemenko Perekonomian

Pada 2024, total penyaluran KUR telah mencapai Rp 246,58 triliun atau sekitar 88 persen dari target Rp 280 triliun, yang diberikan kepada 4,27 juta debitur.

Ferry menyampaikan bahwa pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga KUR yang besar, mencapai Rp 172,2 triliun, yang berdampak pada keberhasilan penyaluran KUR kepada masyarakat dengan leverage yang mencapai 10,6 kali.

Selain itu, tingkat non performing loan (NPL) pada program KUR berhasil dijaga pada angka 2,19 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat NPL pada kredit usaha kecil dan menengah ( UMKM) yang mencapai 4,06 persen.

Baca juga: Pertamina Eco RunFest 2024, Ajang Lari untuk Lingkungan, Masyarakat, dan UMKM

Ajang konsolidasi nasional seluruh stakeholder

Acara KUR Meets The Press juga menjadi ajang penting untuk konsolidasi nasional seluruh stakeholder yang terlibat dalam program KUR, termasuk para awak media yang telah berperan besar dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan KUR kepada masyarakat.

Pada kegiatan KUR Meets The Press, juga digelar sesi mini talk show yang menghadirkan dua narasumber utama, yakni Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya, dan Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Supari.

Dalam kesempatan tersebut, mereka membahas betapa pentingnya KUR dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia periode Agustus 2024, KUR berkontribusi sebesar 33,2 persen terhadap kredit UMKM dan 6,5 persen terhadap total kredit perbankan nasional.

Baca juga: OJK Prediksi Kredit Perbankan Tumbuh Double Digit, tapi Laba Melambat di Sisa Tahun 2024

KUR juga terbukti memberi dampak positif terhadap perekonomian secara makro, dengan proporsi penyaluran KUR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal pada 2023 mencapai 1,24 persen.

Selain itu, program KUR tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Menurut riset BRIN, setiap debitur KUR dapat menyerap hingga tiga tenaga kerja baru, sehingga pada 2023, KUR berhasil menyerap sekitar 9,3 juta tenaga kerja di Indonesia.

Gede Edy Prasetya mengungkapkan bahwa fleksibilitas KUR memungkinkan program ini masuk ke dalam hampir semua kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan UMKM.

Baca juga: Natalius Pigai Akan Pastikan Kebijakan Pemerintah Tak Tabrak HAM

Keberhasilan KUR juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk kementerian dan lembaga (K/L), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah (pemda), serta perusahaan-perusahaan penjamin dan perbankan yang menyalurkan KUR.

Pemerintah berharap agar penyaluran KUR tetap dilakukan dengan kualitas yang terjaga, memastikan tingkat NPL tetap di bawah 5 persen.

Di sisi lain, dukungan dari penjamin KUR dalam ekosistem KUR juga memiliki peran yang sangat penting.

Pemerintah mendorong agar para penjamin KUR terus menjalankan penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sembari terus meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko.

Baca juga: Mobil Mau Ganti Pelek Racing, Pahami Risiko Ini

Pada kesempatan yang sama, Supari juga menyampaikan kebanggaannya atas dampak luar biasa dari KUR terhadap pelaku UMKM dan perekonomian Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Saya yakin, ke depan KUR akan memberikan dampak yang semakin positif bagi ekosistem UMKM dan semakin berkontribusi besar terhadap perekonomian negara ini,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, juga hadir berbagai tokoh penting, termasuk Juru Bicara (Jubir) Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, serta perwakilan dari Kementerian Usaha Kecil Menengah (UKM), BPKP, dan pihak-pihak terkait lainnya.