KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal dengan para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Terdapat sejumlah topik yang dibahas dalam rapat tersebut, seperti akselerasi penyediaan infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penanganan ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta dorongan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mengatasi semua isu tersebut, salah satu kebijakan utama yang dikedepankan sebagai dasar pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur, adalah dengan memprioritaskan program/proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional ( PSN).
PSN sendiri adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan dampak ekonomi yang luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.
Cakupan PSN juga tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata, hingga pendidikan.
Selain membahas perkembangan pelaksanaan PSN yang telah berjalan hingga pertengahan Maret 2024, pemerintah juga membahas penyelesaian PSN yang secara khusus memerlukan arahan. Hasilnya, pemerintah pun menyetujui 14 usulan PSN baru.
Kehadiran PSN itu bertujuan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan kementerian sektor.
Pengembangan 14 PSN baru itu akan dilakukan di sejumlah daerah, yakni Kepulauan Riau, Banten, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Pembiayaan 14 PSN baru akan berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Setiap pengajuan usulan PSN harus didukung dengan surat komitmen menteri/kepala lembaga, rencana pendanaan, dan hasil kajian.
Usai mendapatkan pengajuan, PSN kemudian akan dievaluasi melalui sejumlah kriteria, mulai dari dasar, strategis, hingga operasional.
Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dijadikan bahan pada rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan kepada Presiden.
Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD dapat mengajukan pengusulan PSN baru. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh stakeholder.
Terkait kehadiran 14 PSN baru, pemerintah menyebutkan bahwa pengembangan proyek ini akan dibagi ke dalam berbagai sektor.
Pembagian tersebut terdiri atas delapan kawasan industri, dua kawasan pariwisata, dua jalan tol, satu kawasan pendidikan, riset, teknologi, dan kesehatan, serta satu proyek minyak dan gas (migas) lepas pantai.
Salah satu PSN baru yang dikembangkan oleh pemerintah adalah pengembangan green area dan eco-city di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten.
Pengembangan wilayah berbasis hijau itu akan dilakukan di area seluas lebih kurang 1.756 ha dan dinamakan "Tropical Coastland".
Tropical Coastland akan berfungsi sebagai destinasi pariwisata berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan.
Destinasi pariwisata itu juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 65 triliun tersebut pun diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
Apalagi, pemerintah saat ini juga tengah melakukan pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg untuk memudahkan akses menuju kawasan PIK 2 sejak 2023.
Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja melalui proyek tersebut diharapkan dapat semakin optimal.
Sebagai informasi, proyek pengembangan green area dan eco-city di PIK 2 didukung secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno.
Dukungan itu diberikan lantaran lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua–Sunda Kelapa.
Lokasi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha dan investasi serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Banten dan sekitarnya.
Terkait biaya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastland dibiayai dengan dana bersumber non-APBN.
Tak hanya itu, badan usaha pengusul juga berkomitmen untuk melakukan pembangunan secara bertahap dengan rencana pembukaan tahap satu berupa danau dan tempat ibadah sebagai destinasi Wisata Taman Bhinneka. Pembukaan tahap satu sendiri direncanakan dapat terlaksana paling lambat pada kuartal III 2024.
Selain Tropical Coastland, PSN baru yang akan dikembangkan pemerintah adalah Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp 18,54 triliun.
Proyek tersebut telah didukung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melalui penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan BSD City.
Pengembangan Kawasan Terpadu di BSD tidak dilakukan pada keseluruhan kawasan, tetapi hanya untuk wilayah dengan luasan sekitar 59,6 ha.
Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, biomedical, dan digital. Proyek ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan (medis) secara nasional.
Kawasan itu juga akan dikembangkan menjadi KEK yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical.
Pengembangan biomedical area di BSD ditargetkan rampung pada 30 tahun ke depan.
Adapun untuk milestone pertama di 2024, pemerintah menargetkan terlaksananya Grand Opening BioMedical Campus.
Wilayah yang dipersiapkan sebagai KEK 1 (east district) saat ini telah dilewati oleh Jalan Tol Serpong–Balaraja dan wilayah KEK 2 (west district) nantinya akan dilewati oleh Jalan Tol Serpong–Balaraja section 1B.
Proyek tersebut diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung ataupun tidak langsung dengan estimasi penghematan devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan perolehan devisa sebesar Rp 5,6 triliun.