KOMPAS.com - Indonesia berhasil melewati tahun 2023 dengan capaian positif, meskipun masih dilanda ketidakpastian kondisi perekonomian global,
Pertumbuhan ekonomi nasional mampu memperlihatkan ketangguhan dan diikuti dengan tingkat inflasi yang masih terjaga dalam kisaran sasaran 1-3 persen.
Peran penting dan kontribusi setiap daerah juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian target-target perekonomian nasional.
Pada 2024, perekonomian Indonesia diharapkan tetap kokoh dengan proyeksi pertumbuhan melebihi 5 persen dan didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 1-2,5 persen.
Di sisi lain, pemerintah harus mewaspadai beberapa risiko, seperti fluktuasi harga komoditas global akibat tensi geopolitik dan pergeseran musim panen akibat El Nino serta merespons potensi peningkatan permintaan konsumen menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Baca juga: Penerapan Good Governance Berbasis Digital Lebih Baik, Indeks SPBE Kemenko Perekonomian Meningkat
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi regional pada Kuartal III-2023 tertinggi kedua dicapai wilayah Sulawesi sebesar 6,44 persen year on year (yoy) dengan besaran kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 7,25 persen.
“Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu tumbuh 4,05 pesen (yoy) ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta ekspor,” katanya dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Kota Makassar, Kamis (1/2/2024).
Pencapaian inflasi nasional 2023 sebesar 2,61 persen (yoy) juga telah menjadi tingkat inflasi terendah dalam dua dekade terakhir, di luar periode pandemi Covid-19.
Sementara itu, tingkat inflasi di Sulsel pada 2023 tercatat sebesar 2,81 persen (yoy).
“Kami berharap ke depan inflasi bisa terus ditekan, tetapi yang lebih penting sebagai tujuan utama adalah meninggikan pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga melansir ekon.go.id.
Baca juga: Dukung Kebijakan Berbasis Riset, BRIN Serahkan Naskah Kebijakan ke Kemenko Perekonomian
Pada kesempatan itu, Airlangga mengharapkan Sulsel dapat menjadi penyumbang ekonomi terbesar di wilayah Sulawesi serta terus mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti sektor industri pengolahan.
Airlangga juga meminta agar seluruh elemen pemerintah daerah ( pemda) dan mitra strategis di Sulsel dapat terus mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional.
Sebab, Sulsel selama ini menjadi sentra produksi pangan, baik beras maupun komoditas hortikultura, sekaligus hub untuk kawasan Timur Indonesia.
“Kalau perlu, Sulsel mengumpulkan produksi dari daerah lain, jadi tidak hanya mengandalkan produksi dari sini saja,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, Sulsel bisa memiliki hub atau jalur reguler, misalnya ke Hong Kong dan Jepang.
Baca juga: Industri Kosmetik Nasional Tumbuh Fenomenal, Pemerintah Dorong Hasilkan Produk Berdaya Saing Global
“Jadi tidak balik lagi ke Selat Malaka. Langsung ke utara, jadi freight cost lebih murah,” ungkapnya.
Airlangga juga menyinggung mengenai penyaluran program Bantuan Pangan 2024 bagi 22 juta penerima bantuan pangan serta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.
Dia menyebutkan, program tersebut merupakan lanjutan dari BLT El Nino bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga pangan.
Untuk penyaluran KUR, kata Airlangga, daerah Sulsel bebas meninggikan jumlahnya karena akan diberikan Rp 280 triliun secara nasional pada 2024.
“Satu lagi, yaitu KUR alat mesin pertanian (alsintan) juga harus didorong, besarannya sampai Rp 2 miliar, down payment (DP)-nya 10 persen, dan bunga 6 persen,” katanya.
Airlangga menegaskan, KUR alsintan bisa diajukan per kelompok dan berharap sektor hortikultura, pertanian, peternakan, dan manufaktur di Sulsel bisa terus didorong.
Baca juga: Penguatan Tata Kelola Diperlukan untuk Wujudkan Indonesia Kuat dan Mandiri
Turut hadir juga dalam acara tersebut, di antaranya Anggota DPR RI, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel berikut jajaran, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta FOrum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel.