KTT 50 Tahun ASEAN-Jepang, Dorong Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Transformasi Digital

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida memimpin pembahasan agenda "Partners for Co-creation of Economy and Society of the Future" dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Hotel Okura, Tokyo, Jepang, Minggu (17/12/2023).

Rangkaian KTT tersebut berlangsung selama dua hari, dimulai dari 17 hingga 18 Desember 2023. Dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga ikut mendampingi Jokowi.

“Lima dekade kemitraan ASEAN-Jepang telah menjadi motor penggerak roda perekonomian kawasan," ujar Presiden Jokowi saat membuka pembahasan pada agenda tersebut seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Sebagai mitra perdagangan terbesar keempat bagi ASEAN, kata dia, Jepang memiliki peran yang signifikan dalam dinamika perdagangan kawasan tersebut.

Baca juga: Surplus Perdagangan Menurun, Faktor Eksternal atau Internal?

Tercatat pada 2022, nilai perdagangan total antara ASEAN-Jepang mencapai USD 268 miliar dollar Amerika Serikat (AS), menyumbang sekitar 7 persen dari total perdagangan ASEAN pada tahun sebelumnya.

Jepang juga merupakan investor asing terbesar kedua di ASEAN pada 2022, dengan investasi mencapai 26,7 miliar dollar AS.

Kemitraan ASEAN-Jepang yang telah berlangsung selama lima dekade menjadi momentum penting dalam mempersiapkan kerja sama pada masa depan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang lebih stabil dan tangguh, terutama menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi yang sangat dinamis.

Jokowi mengungkapkan bahwa kemitraan ASEAN-Jepang akan difokuskan pada dua prioritas utama.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Pertama, kata dia, penguatan ketahanan pangan dan energi. Kerja sama dalam ketahanan pangan akan diperkuat melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan rantai pasok pangan dengan memanfaatkan pengembangan teknologi, ketersediaan pupuk, dan penyelarasan standar komoditas pertanian.

Sementara pada sektor energi, Jepang dianggap sebagai mitra penting ASEAN dalam membantu percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan yang adil, inklusif, dan terjangkau.

“Kerja sama ASEAN-Jepang dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan transfer teknologi rendah karbon, termasuk (dukungan) bagi pengembangan ASEAN Green Supergrid dan pemanfaatan ekonomi karbon,” imbuh Jokowi.

Adapun prioritas utama kedua adalah percepatan transformasi digital.

Baca juga: Percepat Transformasi Digital, Kominfo Rilis VID2045

ASEAN mencatat bahwa potensi ekonomi digital di kawasan sangat besar yang dapat tumbuh menjadi 1 triliun dollar AS pada 2030, dan bahkan akan mencapai 2 triliun dollar AS apabila dapat disepakati kerangka kerja sama ekonomi digital ASEAN (DEFA).

DEFA telah diluncurkan pada 3 September 2023 di Jakarta dan saat ini sudah memasuki perundingan putaran pertama pada 1 Desember 2023, dengan target penyelesaian pada 2025.

Kemitraan ASEAN-Jepang dalam pemanfaatan potensi ekonomi digital tersebut diprioritaskan pada program upskilling dan reskilling, serta penguatan infrastruktur konektivitas digital. Termasuk di dalamnya adalah integrasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada ekosistem digital.

Sebagai catatan, Indonesia telah menetapkan target digitalisasi 30 juta UMKM pada 2024.

Baca juga: Kolaborasi TikTok-Tokopedia Dinilai Akan Menguntungkan UMKM

Jokowi juga berharap bisa mendapatkan dukungan dari Jepang untuk pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Support Unit di Jakarta.

Pada tingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) saat ini sedang mengoordinasikan Rencana Aksi Nasional Pemanfaatan Persetujuan RCEP.

Rencana tersebut akan difokuskan pada empat hal, yaitu utilisasi persetujuan RCEP, harmonisasi peraturan dengan RCEP, fasilitasi penunjang perdagangan, serta peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Target penyelesaian rencana aksi tersebut adalah semester I-2024 dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

Baca juga: Jokowi Diprediksi Terbitkan Perpres Kelembagaan KPPU pada Akhir 2023

"Kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi pada masa depan rakyat dan kawasan. Untuk mewujudkannya, kerja sama harus inklusif dan melibatkan pebisnis, masyarakat, serta generasi muda dalam membangun rasa memiliki," ucap Jokowi.