Presiden Jokowi dan PM Kishida Bertemu, Bahas Kelanjutan Kerja Sama Berbagai Bidang

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Kantor PM Jepang, Tokyo, Sabtu (16/12/2023).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Hadir juga Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Pertemuan ini dimanfaatkan Joko Widodo dan Kishida untuk membahas berbagai kerangka kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Salah satunya, perundingan perubahan protokol Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Baca juga: Kemenko Perekonomian: KEK Catat Kenaikan Investasi dan Lebihi Target 2023

Perundingan substantif Protokol Perubahan IJEPA sendiri telah dimulai pada 2019 dan ditargetkan dapat diimplementasikan pada kuartal I-2024.

Terdapat tiga poin utama dalam IJEPA untuk Indonesia. Pertama, perbaikan akses pasar Indonesia di Jepang. Kedua, perluasan akses pasar perbankan.

Ketiga, kerja sama Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) yang dapat mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi kawasan.

Terkait dengan transisi energi, Indonesia sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menegaskan kembali pentingnya kerja sama dekarbonisasi, pembiayaan yang inklusif, dan transfer teknologi low-carbon.

Selain itu, AZEC harus bisa memastikan tindaklanjut dari 12 nota kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani saat pertemuan tingkat Menteri AZEC beberapa bulan yang lalu. Ia juga meminta dukungan percepatan tiga proyek prioritas di Indonesia.

Baca juga: Kala Kemenko Perekonomian dan Kemendag Saling “Lempar Batu” soal Utang Minyak Goreng... 

“Mohon dukungan untuk percepatan tiga proyek prioritas, yaitu Pembangkit Listrik Geotermal di Muara Laboh, proyek Waste to Energy Legok Nangka di Jawa Barat, dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah,” tegas Joko Widodo.

Selain pembahasan diatas, terdapat tiga bentuk kerja sama antara Indonesia dan Jepang lainnya yang disepakati dalam pertemuan bilateral tersebut.

Kerja sama tersebut adalah menyetujui hibah kapal patroli untuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), percepatan pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT), dan nota kesepahaman di bidang kesehatan.

Dalam kerja sama pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam pembangunan jalur timur-barat dan berharap pembangunan fase selanjutnya dapat diselesaikan sesuai rencana.

Selain itu, ia juga berharap pembangunan jalur utara-selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu.

Baca juga: Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

“Saya berharap pembangunan Jalur Utara-Selatan untuk Fase 2A dan 2B bisa selesai tepat waktu,” ujar Joko Widodo.

Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga membahas kerja sama di bidang mineral kritis serta maritim.

Presiden berharap, Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) dunia.

"Saya juga mengharapkan dukungan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia, termasuk pengembangan industri perikanan serta hibah kapal patroli dan ikan," ucap Presiden Joko Widodo.

Kedua pemimpin meresmikan pula kerja sama di bidang kesehatan, khususnya kardiovaskular.
Pertemuan keduanya menghasilkan nota kesepahaman antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Tokushukai Medical Corporation senilai 10 miliar yen atau Rp 1 triliun.

Baca juga: Kejagung Periksa 2 Pejabat Kemenko Perekonomian di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

Terakhir, Presiden Joko Widodo dan PM Kishida juga membahas isu terkait Palestina.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan gencatan senjata permanen, merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan mendorong dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara secepatnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Joko Widodo menegaskan akan menindak lanjuti dan mengkoordinasikan hasil pembahasan pada pertemuan bilateral kedua negara, terutama terkait dengan berbagai kerja sama dalam kerangka AZEC.