Dipuji World Bank, Stabilitas Perekonomian Nasional Terus Diperkuat lewat Akselerasi Ekonomi Digital

KOMPAS.com - Sektor ekonomi digital telah menjelma menjadi salah satu pengungkit utama potensi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Potensi ekonomi digital ini harus didorong dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) nasional yang mumpuni.

Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan yang komprehensif agar ekonomi digital mampu menjadi kontributor utama dalam memperkuat perekonomian nasional untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju.

Setelah merilis Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 pada 6 Desember 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto turut serta dalam acara peluncuran Visi Indonesia Digital 2045 yang digelar di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Airlangga menegaskan bahwa keseluruhan acara tersebut merupakan serangkaian langkah kebijakan pemerintah yang menjadi satu kesatuan dalam ekosistem bersama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang tengah dibahas di parlemen.

Baca juga: Airlangga Sebut Koalisi Besar Akan Siapkan RPJP 2025-2045

"Seluruhnya (mengarah pada) satu jalan, satu tarikan nafas menuju pencapaian Indonesia Maju pada 2045. Secara ekonomi, Indonesia akan menjadi salah satu dari lima negara terbesar di dunia. Salah satu pendorong utamanya adalah digitalisasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Visi Indonesia Digital perlu diwujudkan secara holistik, dengan salah satu fokus utama terkait peningkatan kualitas SDM atau talenta digital.

Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan akan talenta digital nasional harus dapat dipenuhi secara mandiri, tanpa mengandalkan outsourcing dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Airlangga, pemerintah telah menginisiasi berbagai program digital, termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital di Nongsa Batam dan KEK Pendidikan di Malang.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Prestasi Jokowi Kembangkan KEK dan Undang Investor ke Jateng

"Kita harus (bertindak) cepat dan tidak boleh tertinggal dari negara lain yang (cenderung) suka meniru apa yang sudah kita miliki di Indonesia, dan tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju di garis depan. Kita harus bekerja keras," jelasnya.

Mendukung optimisme tersebut, Airlangga mengungkapkan, World Bank melayangkan apresiasi terhadap perekonomian nasional bahwa Indonesia dianggap sebagai the bright spot in the world atau menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Ia menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan secara keseluruhan dianggap positif.

Optimisme itu, kata Airlangga, juga diperkuat oleh pandangan World Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan dalam kisaran 4,9 persen hingga 5 persen hingga 2026.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Telah Siapkan Strategi untuk Jaga Prospek Pertumbuhan Ekonomi

"Oleh karena itu, Indonesia menjadi model negara berkembang dengan pertumbuhan yang baik," tuturnya.

Di tingkat regional, Airlangga menuturkan bahwa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah satu-satunya wilayah yang telah mempersiapkan ekonomi digital secara komprehensif.

"Di level ASEAN, pada masa kepemimpinan Indonesia, kita menyiapkan Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Tidak ada wilayah lain di seluruh dunia yang telah menyiapkan ekonomi digital sekomprehensif ASEAN,” imbuh Airlangga.

Meskipun dunia mengenal Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), tetapi DEFA menjadi satu-satunya, yang pertama kali disiapkan oleh ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia," sambungnya.

Baca juga: Pakar UI: Indonesia dan Negara ASEAN Harus Bersatu Terkait Konflik Laut China Selatan

Mampu kuasai 40 persen ekonomi digital ASEAN

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mampu menguasai 40 persen dari ekonomi digital ASEAN.

Sistem pembayaran digital Indonesia, kata dia, juga telah merambah ke lima negara di ASEAN, dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membantu kemajuan perdagangan.

“Penggunaan QRIS ke depan akan terus didorong ke banyak negara untuk mempercepat peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia,” ucap Airlangga.

Dalam sesi doorstop bersama awak media, ia kembali menegaskan bahwa selain melakukan hilirisasi, Indonesia juga memerlukan digitalisasi guna mengoptimalkan potensi ekonominya.

Baca juga: Jokowi: Hilirisasi Sudah Dimulai, Tidak Boleh Berhenti

"Jadi, kontribusi digitalisasi ini diharapkan dapat mencapai 20 persen terhadap ekonomi. Ini membutuhkan e-government, serta penguatan ekonomi mulai dari sektor manufaktur hingga e-commerce, dan servisifikasi dalam industri digital. Jika kontribusinya mencapai 20 persen terhadap ekonomi, itu merupakan hal yang positif," jelas Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Budi (Menkominfo) Arie Setiadi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, serta Juru Bicara (Jubir) Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.