Hadiri Pertemuan Sherpa G20, Presiden Brasil Serukan Aksi Nyata Atasi Kesenjangan Global

KOMPAS.com- Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan agenda prioritas Presidensi G20 Brasil 2024 pada Pertemuan Bersama (Joint Meeting) jalur Sherpa (Sherpa Track) dan jalur Keuangan (Finance Track) pada G20 Brasil.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ( Kemenko Perekonomian)/Co-Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi.

Edi hadir bersama Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program Prioritas/Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro Keuangan Internasional sekaligus Deputi Keuangan G20 Parjiono.

Pada 2023, G20 menghadirkan Uni Afrika sebagai anggota permanen baru dalam G20 atas kesepakatan dalam Presidensi G20 India 2023.

Sebagai informasi, jalur Sherpa mewakili pemerintah dalam pembahasan ekonomi sektor riil, sosial dan lingkungan, seperti perdagangan dan investasi, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, energi, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan antikorupsi. Sementara, jalur Keuangan mewakili pembahasan sektor fiskal, keuangan, dan moneter.

Baca juga: Kala Kemenko Perekonomian dan Kemendag Saling “Lempar Batu” soal Utang Minyak Goreng... 

Presidensi G20 Brasil 2024 yang digelar pada 1 Desember 2023 itu terdiri dari 15 kelompok kerja (working group) dan 12 kelompok masyarakat di luar pemerintah (engagement group) dalam jalur Sherpa hingga pertemuan puncak pada 18-19 November 2024.

Adapun tiga prioritas utama dalam presidensi tersebut, yakni pendirian aliansi global dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan, mobilisasi global dalam mengatasi perubahan iklim, dan tata kelola dunia (global governance).

Keberhasilan Lula dalam membebaskan Brasil dari Peta Kelaparan (Hunger Map) versi United Nations World Food Programme (WFP) 2014 menjadi isu utama Presidensi G20 Brasil dalam membentuk network of networks melalui aliansi global.

Aliansi tersebut akan menggerakkan lembaga internasional dunia yang memiliki program mengatasi kelaparan dan kemiskinan, seperti Food and Agricultural Organization (FAO), World Food Programme (WFP), dan Bank Dunia, melalui tuga pilar, yakni nasional, keuangan, dan pengetahuan.

Baca juga: Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

Brasil berambisi untuk menghadirkan koordinasi global dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan berbagi pengalaman keberhasilan, bantuan teknis, dan keuangan antarnegara.

Selain itu, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengajak seluruh lembaga terkait untuk mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan yang meningkat. Pasalnya, akses makanan dan nutrisi mulai terbatas pascapandemi Covid-19.

Lula menyampaikan, dunia sedang mengalami peningkatan konflik, khususnya perang Israel-Hamas yang menimbulkan banyak korban sipil.

Ia menegaskan akan mengupayakan gencatan senjata secara permanen, menyalurkan bantuan kemanusian, dan mendesak penyelesaian melalui two-state solution melalui tindakan nyata dalam tiga prioritas Presidensi G20 Brasil.

Menurutnya, keterlibatan 5 negara dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak cukup dalam mewakili kepentingan global. Perwakilan regional dalam PBB penting untuk mengemban misi perdamaian dunia, menjaga stabilitas politik, dan mengatasi ketimpangan kesejahteraan antarkawasan.

Baca juga: Post Event Sewindu PSN Ajak DWP Kemenko Perekonomian Dukung Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Sosialisasi Thalasemia

Lebih lanjut, Lula menjelaskan pentingnya pembiayaan perubahan iklim yang saat ini mengalami hambatan karena sistem birokrasi.

Sistem perpajakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan perlu menghadirkan sistem yang berbasis pada penghasilan dan kesejahteraan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Lula juga akan mencanangkan pembahasan tentang pemberdayaan perempuan dalam forum G20 sebagai bagian dari komitmen dan solidaritas.

Adanya dinamika baru, seperti penggunaan artificial intelligence (AI) perlu memiliki prinsip dasar dalam tatanan global. Selain itu, penerapan bioeconomy diperlukan untuk menggerakkan sumber daya alam yang lebih produktif.

Baca juga: Lowongan Kerja Kemenko Perekonomian untuk Posisi Tenaga Pendukung, Ini Syaratnya