KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia disebut tetap mampu mencatatkan pertumbuhan yang baik di tengah berbagai tantangan global yang terjadi saat ini.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen year-on-year (yoy) dan peningkatan investasi sebesar 5,77 persen yoy pada kuartal III-2023.
Selain itu, terdapat dua sektor yang juga mencatat pertumbuhan dua digit pada kuartal III-2023, yaitu sektor transportasi sebesar 14,7 persen yoy dan sektor pariwisata sebesar 10,9 persen yoy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tingkat inflasi di Indonesia terkendali dengan baik berkat koordinasi yang kuat antarlembaga terkait.
Baca juga: Hubungan Antarlembaga Negara Menurut UUD 1945
“Setiap minggu, kami melacak harga komoditas di tiap daerah, termasuk bagaimana mereka menjaga biaya logistik di wilayahnya masing-masing. Kita belajar dari masa pandemi Covid-19 yang lalu, bagaimana membuat tiap kabupaten/kota berkompetisi menangani pandemi agar menjadi yang terbaik, seperti halnya dalam penanganan inflasi ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman ekon.go.id, Rabu (13/12/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga pada acara Peluncuran Laporan Prospek Perekonomian Indonesia atau Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2023 di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Tema "Aksi Iklim untuk Pembangunan" yang diangkat dalam laporan tersebut selaras dengan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif secara sosial, dan ramah lingkungan.
Baca juga: Mengapa Manusia Harus Menjaga Lingkungan Sekitar?
Peluncuran laporan itu juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai ide dan konsep guna membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
"Selagi berupaya meningkatkan permintaan domestik, kami menyadari dan mewaspadai tantangan perekonomian global yang dapat menghambat kinerja perekonomian nasional. Sehingga, untuk menjaga prospek pertumbuhan dan memitigasi seluruh tantangan ke depan, kami (pemerintah) telah menyiapkan serangkaian strategi," jelas Airlangga.
Dalam jangka pendek dan menengah, lanjut dia, strategi utama pemerintah adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, dan mempercepat ekspor, yang diimplementasikan melalui koordinasi yang erat antara sektor fiskal, moneter, dan riil.
Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menjalankan bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat sehingga berhasil mengendalikan tingkat inflasi.
Baca juga: Macam-macam Inflasi Berdasarkan Penyebabnya
“Kami juga telah menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ucap Menko Airlangga.
Dari perspektif jangka panjang, ia menjelaskan bahwa pada 2024 akan menjadi tahun landasan penting sebelum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan menerapkan pendekatan pembangunan transformatif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan melalui percepatan transisi energi, pengembangan ekosistem mobil listrik, dan membangun penyimpanan karbon.
Baca juga: Pemprov Kaltim Susun Perda Perdagangan Karbon
Kemudian, juga akan dilakukan peningkatan produktivitas melalui inovasi digital, serta melanjutkan reformasi dan transformasi struktural. Hal ini mencakup percepatan proyek infrastruktur pada konektivitas, peningkatan kualitas kelembagaan, penerapan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), dan industrialisasi.
"Kami juga optimis dengan langkah positif aksesi keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bahwa Indonesia akan menjadi negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD,” imbuh Airlangga.
Keanggotaan tersebut, lanjut dia, akan membawa beberapa manfaat, termasuk peningkatan reputasi dan transparansi, standar kebijakan yang tinggi, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target keluar dari middle income trap.
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga hadir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman).
Kemudian, hadir pula World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Dubes Singapura untuk Indonesia, Komisaris Utama PT Bank Mandiri Tbk, Lead Economist World Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri.