Desa Mandiri Dapat Kelola Program Pemerintah Lebih Bebas

Hotria Mariana
Kompas.com - Sabtu, 4 November 2023
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2023).Dok. Kilas Kemendesa PDTT Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2023).

KOMPAS.com - Desa yang mencapai status mandiri akan mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengelola berbagai program bantuan pemerintah di tingkat desa.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2023).

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim itu, desa mandiri memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pemanfaatan dan kebutuhan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), program pelatihan, dan bantuan lainnya.

Oleh karena itu, pengelolaan program-program tersebut akan diserahkan kepada desa mandiri yang dianggap telah memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Baca juga: Dorong Masyarakat Desa Mandiri Energi, Strategi Terkini PHE Tekan Emisi

“Jika Desa sudah Mandiri dan tujuan dalam SDGs Desa tercapai maka memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kewajiban negara di tingkat desa,” ujar Gus Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/11/2023).

Gus Halim juga menyebutkan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa telah memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi bagi desa mandiri. Misalnya, desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk renovasi kantor desa.

“Ini adalah awal dari konstruksi tentang dana Rp 5 Miliar per desa yang mencakup anggaran Jaring Pengaman Sosial serta pelayanan kesehatan mikro dan sektor pendidikan. Semuanya akan diberikan kepada desa mandiri dengan SDM berkualitas,” jelas Gus Halim.

Gus Halim mengaku bahwa konsep tersebut telah disampaikan dalam berbagai kesempatan rapat bersama Presiden Joko Widodo. Saat itu, beberapa menteri merasa ragu dengan kemampuan desa mengelola dana sebesar itu.

Baca juga: Kemendesa PDTT Ingatkan Pentingnya Inovasi dan Kreativitas dalam Bangun Desa Mandiri

Namun, Gus Halim memberikan contoh bahwa keraguan serupa juga terjadi pada 2015, saat Dana Desa pertama kali diluncurkan. Ternyata, ada desa yang bisa mengelola dana besar sehingga berdampak positif bagi pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan fakta itu, kata Gus Halim, beberapa menteri, memberikan tanggapan positif.

“Jika ada yang bicara korupsi dengan asumsi jumlah desa sekitar 75.000 desa, maka jumlah kepala desa yang korupsi sangat sedikit. Jumlahnya pun sangat kecil jika dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan pejabat pada level di atas kades,” ujarnya.

Mengingat konsep tersebut merupakan tugas dan memiliki tanggung jawab besar, Gus Halim menambahkan, tenaga pendamping profesional dibutuhkan. Dengan begitu, desa bisa mengurus segala kewajiban negara di tingkat desa secara baik.

“Ini pentingnya kami harus selalu melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa,” katanya.

Baca juga: Desa Mandiri Naik Jadi 11.456 Desa, Gus Halim: Ini Jadi Motivasi Daerah Lain Genjot Pembangunan Desa

Acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 dihadiri oleh 1.332 tenaga pendamping profesional yang berasal dari Purworejo, Blora, Brebes, Karanganyar, Kendal, Cilacap, Kudus, Pemalang, Demak, Klaten, Pati, Rembang dan Semarang.

Gus Halim menghadiri acara ini didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Luthfiyah Nurlaela, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Tengah Noor Kholis, Koordinator Provinsi Ahmad Hadi Imron, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Jawa Tengah dan kabupaten serta kota.

PenulisHotria Mariana
EditorSri Noviyanti
Terkini Lainnya
Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi
Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi
Kemenko Perekonomian
Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Siap Menjadi Produsen Kendaraan Listrik bagi Pasar Global
Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Siap Menjadi Produsen Kendaraan Listrik bagi Pasar Global
Kemenko Perekonomian
Tampung Lebih Banyak Masukan, Pemerintah Perpanjang Masa Evaluasi PP Nomor 36 Tahun 2023
Tampung Lebih Banyak Masukan, Pemerintah Perpanjang Masa Evaluasi PP Nomor 36 Tahun 2023
Kemenko Perekonomian
Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia 2024, Tantangan dan Anggaran
Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia 2024, Tantangan dan Anggaran
Kemenko Perekonomian
Berikan Manfaat, Prakerja Diyakini Tetap Berlanjut Tahun Depan
Berikan Manfaat, Prakerja Diyakini Tetap Berlanjut Tahun Depan
Kemenko Perekonomian
Wakili Jokowi di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution untuk Konflik Israel-Hamas
Wakili Jokowi di G20 Leaders’ Summit, Menko Airlangga Serukan Two-State Solution untuk Konflik Israel-Hamas
Kemenko Perekonomian
IPEF Dukung Penyelesaian Substansi Pilar III dan IV, Menko Perekonomian: Kemajuan Pesat dalam Konsensus
IPEF Dukung Penyelesaian Substansi Pilar III dan IV, Menko Perekonomian: Kemajuan Pesat dalam Konsensus
Kemenko Perekonomian
Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Pangan pada 2024
Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Pangan pada 2024
Kemenko Perekonomian
Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD
Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD
Kemenko Perekonomian
Desa Mandiri Dapat Kelola Program Pemerintah Lebih Bebas
Desa Mandiri Dapat Kelola Program Pemerintah Lebih Bebas
Kemenko Perekonomian
Bertemu Presiden JICA, Menko Airlangga Bahas Keberlanjutan Kerja Sama Proyek Strategis Indonesia-Jepang
Bertemu Presiden JICA, Menko Airlangga Bahas Keberlanjutan Kerja Sama Proyek Strategis Indonesia-Jepang
Kemenko Perekonomian
Menko Airlangga: Pengetatan Arus Barang Impor Lindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM
Menko Airlangga: Pengetatan Arus Barang Impor Lindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM
Kemenko Perekonomian
Menko Airlangga Sebut Teknologi Perlu Didorong untuk Pacu Daya Saing Digital Indonesia
Menko Airlangga Sebut Teknologi Perlu Didorong untuk Pacu Daya Saing Digital Indonesia
Kemenko Perekonomian
Pemerintah Gunakan Basis Data Regsosek agar Penyaluran Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah Gunakan Basis Data Regsosek agar Penyaluran Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Kemenko Perekonomian
Sektor Properti Melemah, Pemerintah Siapkan Insentif DTP dan Bantuan Biaya Administrasi bagi MBR
Sektor Properti Melemah, Pemerintah Siapkan Insentif DTP dan Bantuan Biaya Administrasi bagi MBR
Kemenko Perekonomian