Tingkatkan Ekonomi Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus Ditargetkan Jadi Destinasi Investasi Senilai Rp 62,1 Triliun
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso.KOMPAS.com - Sejak 2009, pemerintah terus mengakselerasi perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Upaya ini dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagai kebijakan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate.
Selain mengakselerasi perkembangan KEK, pemerintah juga terus mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.
Kebijakan pembangunan KEK pun berorientasi pada nilai tambah teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang diwujudkan melalui pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO).
Untuk memantau perkembangan pembangunan, realisasi investasi, dan efektivitas fasilitas masing-masing KEK, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Perkembangan KEK Triwulan III di Hotel Angsana, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (5/10/2023).
Baca juga: Kemenko Perekonomian Buka 39 Formasi PPPK, Cek Syarat dan Cara Daftarnya
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
"Rapat evaluasi capaian perkembangan seluruh KEK tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat gambaran utuh capaian kinerja KEK pada triwulan III-2023, sekaligus mendiskusikan strategi untuk pengembangan KEK ke depannya,” ujar Susiwijono dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (8/10/2023).
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa implementasi dan kemudahan fasilitas di KEK semakin lancar pasca ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Hal ini sekaligus memberikan dampak positif pada daya saing KEK sebagai destinasi investasi," kata Susiwijono.
Baca juga: Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng, Kemendag Bakal Bertemu Kemenko Perekonomian Pekan Depan
Secara kumulatif, hingga 2023, KEK telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja dari 318 pelaku usaha.
Sementara itu, target investasi untuk 2023 tercatat sebesar Rp 62,1 triliun. Realisasi investasi telah tercapai sebesar 57,87 persen hingga triwulan III-2023.
Terkait penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebanyak 69.763 orang pada 2023, telah berhasil direalisasikan sebesar 45,23 persen hingga triwulan III-2023.
“Dengan menguatnya kebijakan yang berlaku di KEK yang menghadirkan kepastian, kejelasan, dan kemudahan implementasi kebijakan, diharapkan kualitas iklim investasi KEK dapat meningkat dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, terutama penanaman modal asing (PMA),” imbuh Susiwijono.
Membahas berbagai isu dan tantangan
Selain melakukan evaluasi pencapaian hingga triwulan III-2023, rapat kerja tersebut juga membahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi KEK.
Baca juga: Insentif bagi Eksportir yang Simpan DHE di RI, Kemenko Perekonomian: Akan Jauh Lebih Kompetitif
Isu tersebut di antaranya adalah pemanfaatan tax holiday, keimigrasian, ketenagakerjaan, pertanahan, dan tantangan terkait perizinan melalui sistem online single submission (OSS).
Untuk menjawab tantangan yang ada, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan secara intensif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan kolaborasi yang terpadu, diharapkan pemerintah dapat mencapai target pengembangan KEK, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Komunikasi publik menjadi salah satu hal penting untuk dapat mempublikasikan capaian-capaian penting KEK. Hal ini tentunya juga akan mampu meningkatkan citra positif KEK sebagai salah satu destinasi investasi yang penting,” timpal Susiwijono.
Lakukan evaluasi lapangan
Usai menggelar rapat kerja dan evaluasi, rombongan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK juga berkesempatan melakukan site visit ke KEK Galang Batang dan Bintan Industrial Estate.
Baca juga: Lowongan Kerja Kemenko Perekonomian untuk Posisi Tenaga Pendukung, Ini Syaratnya
Adapun rombongan terdiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, serta 20 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK.
“KEK Galang Batang sebagai salah satu KEK hilirisasi untuk melengkapi success story selain KEK Gresik,” terang Susiwijono.
Diketahui, KEK Galang Batang berhasil merealisasikan investasi yang nilainya mencapai Rp 17,9 triliun. Wilayah tersebut menunjukkan kemajuan yang baik melalui keberhasilan ekspor olahan bauksit berupa Smelter Grade Alumnia (SGA) dengan nilai ekspor sebesar Rp 7,5 triliun selama 2023.
Dalam proses pengolahannya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) selaku pelaku usaha di KEK Galang Batang telah memanfaatkan teknologi mutakhir serta memperhatikan ekologi dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat menerapkan pembangunan hijau dan proses operasional yang rendah karbon.
Baca juga: Airlangga Persiapkan Kepindahan ASN Kemenko Perekonomian ke IKN
Untuk sumber daya air, KEK Galang Batang juga telah memiliki fasilitas bendungan yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Bintan Industrial Estate, rombongan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memperoleh penjelasan sejumlah potensi kawasan yang dapat dikembangkan.
Salah satu kawasan potensial yang dimaksud adalah Kawasan Industri Halal. Dengan luas 100 hektar, kawasan ini memiliki keunggulan berupa lokasinya yang strategis.
Lokasinya berada di triangle regional, yakni di antara Batam, Singapura, dan Malaysia. Selain itu, kawasan tersebut memiliki track record sebagai Kawasan Industri Halal sejak 2018.
Kawasan Industri Halal juga menyimpan banyak potensi pengembangan industri kesehatan, pendidikan, data center, dan MRO.
