Usulkan Isu Critical Minerals Dibahas di IPEF, Indonesia Dapat Dukungan Banyak Negara

KOMPAS.com - Perhelatan Indo-Pacific Economic Framework ( IPEF) Ministerial Conference sukses diselenggarakan pada Jumat (26/5/2023) hingga Sabtu (27/5/2023) di Detroit, Amerika Serikat (AS).

Kegiatan itu merupakan pertemuan tingkat menteri antara 14 negara mitra anggota IPEF yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia dan 28 persen perdagangan barang dan jasa secara global.

Pertemuan IPEF tahun ini merupakan kali kedua setelah pertemuan tingkat menteri pertama yang berlangsung di Los Angeles pada 8-9 September 2022.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam acara itu. Sebelumnya, ia juga telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa menteri dari negara mitra utama Indonesia pada Kamis (26/5/2023).

Baca juga: Menko Airlangga dan AICC Bahas Potensi Investasi Bidang Transisi Energi

Adapun IPEF Ministerial Conference dibuka oleh United States Trade of Representative (USTR) Ambassador Katherine Tai dan Secretary of Commerce United States Gina Raimondo.

Seperti diketahui, terdapat empat pilar utama dalam IPEF, yaitu Perdagangan (Trade), Rantai Pasokan (Supply Chain), Ekonomi Bersih (Clean Economy), dan Ekonomi Adil (Fair Economy).

Ambassador Tai berharap, sejumlah chapters atau bab dalam pilar pertama dapat disepakati sebelum IPEF Leaders Meeting dilaksanakan pada November 2023.

Adapun bab tersebut meliputi Trade Facilitation, Technical Assistance and Economi Cooperation, Good Regulatory Practices, dan Service Domestic Regulations.

Baca juga: Menko Airlangga Dampingi Presiden Joko Widodo pada KTT G7 di Jepang

Airlangga sendiri hadir menjadi pembicara pertama dalam forum itu. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan keinginan Indonesia agar isu critical minerals dapat dimasukkan dalam pembahasan pilar pertama.

“Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan critical minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam pilar pertama IPEF,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (28/5/2023).

Negara-negara anggota IPEF lain juga mendukung usulan tersebut, termasuk menteri dari tujuh negara ASEAN yang hadir. Bahkan, direspons positif oleh Australia.

Sementara itu, Ambassador Tai menyampaikan bahwa AS ingin mendalami isu critical minerals dalam perundingan pilar pertama IPEF. Namun, ia berharap, negara anggota IPEF berperan aktif dalam pembahasan tersebut ke depannya.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Negara Produsen Minyak Sawit Harus Tingkatkan Kolaborasi dan Konsolidasi

“Melalui IPEF, AS berharap dapat mewujudkan ketersediaan critical minerals antarnegara anggota,” katanya.

Perlu diketahui, isu critical mineral diangkat sebagai pembahasan utama karena sejumlah negara anggota IPEF tengah mengembangkan rantai pasok global dalam kawasan Indo-Pasifik. Tujuannya, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi serta keamanan energi global.

Airlangga melanjutkan, negara-negara anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF akan mendukung upaya tersebut guna meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.

“Sebagai Ketua ASEAN 2023, misi Indonesia adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. Penyelenggaraan IPEF ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan tersebut,” tuturnya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,03 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi Nomor 2 di G20

IPEF diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, seperti peluang baru bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan upah, dan penurunan harga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan Bali Initiative for Tangible Benefits, yakni komitmen dan inisiatif bersama sejumlah negara anggota IPEF.

Inisiatif tersebut berisikan langkah-langkah praktis dan konkret untuk membangun kapabilitas yang diperlukan untuk mewujudkan IPEF.

Sebagai catatan, Bali Initiative terwujud di sela-sela perundingan IPEF kedua di Bali pada Maret 2023. Inisiatif ini disusun oleh tujuh negara anggota IPEF, yakni Brunei Darussalam, Fiji, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Saat forum ditutup, Pemerintah AS berharap, kajian hukum atau legal scrubbing terhadap perjanjian pilar pertama IPEF dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, negara partisipan dapat terus mewujudkan perundingan yang konstruktif dan inklusif, sebagaimana tujuan awal IPEF.

Usai penyelenggaraan IPEF Ministerial Conference, agenda pertemuan IPEF selanjutnya adalah perundingan putaran keempat yang akan berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada 8-15 Juli 2023.