Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/5/2023).KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.
Pasalnya, ekonomi digital telah menjelma sebagai salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini.
Hasil studi Google Temasek, Bain and Company menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2022 sebesar 77 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau tumbuh 22 persen year on year (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dollar AS pada 2025.
Dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital tersebut, Keketuaan Indonesia pada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023 mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan.
“Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” ujarnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,03 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi Nomor 2 di G20
Dia mengatakan itu saat menyampaikan welcoming remarks dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/5/2023).
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, pemerintah pun menguatkan infrastruktur digital sebagai salah satu langkah konkret dengan melakukan perluasan jaringan 4G, penerapan teknologi 5G, dan pemanfaatan low earth orbit satelite.
Tak hanya itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung inklusivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif.
Seiring dengan bonus demografi yang akan terjadi, pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital (gap digital talent and literacy).
Beberapa upaya tersebut, seperti program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), hingga Sea Labs Academy.
Baca juga: Lewat FEKDI 2023, Pemerintah Perkuat Ekonomi dan Inovasi Keuangan Digital Indonesia
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai 2038,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan sejumlah arahan mengenai upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital.
Salah satunya adalah dengan mengembangkan kepercayaan dan inovasi, seperti terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.
Dia menyebutkan, semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, serta memiliki sistem keamanan yang andal dan sistem perlindungan konsumen yang baik.
“Mitigasi risiko harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya,” ungkapnya katanya yang hadir secara virtual.
Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, pada kesempatan itu dilakukan peluncuran inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia dan QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.
Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
