Lewat FEKDI 2023, Pemerintah Perkuat Ekonomi dan Inovasi Keuangan Digital Indonesia

KOMPAS.com - Ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pasalnya, pangsa pasar ini sangatlah besar, yakni 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.

Salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi digital adalah mengembangkan inovasi dan kepercayaan, utamanya inovasi penyediaan sistem pembayaran digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

FEKDI 2023 yang mengangkat tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth itu diadakan di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Airlangga Masuk Bursa Capres Versi Musra, tapi Keputusan di Tangan Jokowi

Sebagai informasi, FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan, serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Acara tersebut diselenggarakan oleh BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, melalui FEKDI 2023, setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju.

Dengan digitalisasi, sebutnya, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. Sebab, BI berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019.

Baca juga: Akui Ada yang Protes, Menko Airlangga Sebut Aturan Devisa Hasil Ekspor Segera Terbit

"Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital," tutur Perry, dikutip dari ekon.go.id, Senin.

Oleh karenanya, Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan.

Hal tersebut ditandai dengan nilai ekonomi digital pada 2022 yang mencapai 77 miliar dollar Amerika Serikat (AS). USD atau tumbuh 22 persen year-on-year (yoy). Angka ini diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dollar AS pada  2025.

Baca juga: JK Dikunjungi Prabowo, Airlangga, dan Cak Imin, Mengapa?

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.

“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” ungkap Airlangga.

Ia pun berharap FEKDI 2023 bisa menjadi ruang bersama yang mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital Tanah Air.

Perlu diketahui, pada pembukaan FEKDI 2023, tercatat sejarah peluncuran kartu kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Baca juga: Komentari Wacana Dipasangkan dengan Airlangga, Anies: Kalau Tidak Bagian Koalisi, Tidak Fair

KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.

KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Produk inimerupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi pemerintah.

Kehadirannya bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.

Baca juga: Jaga Tren Positif Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Harga Tiket Pesawat Turun

Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS antarnegara Indonesia dengan Malaysia.

Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan local currency transactions (LCT) secara lebih luas.

Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.

Jokowi menjelaskan, pengembangan konektivitas pembayaran kawasan ASEAN seperti QRIS antarnegara akan terus diperkuat guna mendukung inklusi keuangan kawasan. Cara ini sekaligus menjadi bagian penting selama masa Keketuaan Indonesia di ASEAN.

Baca juga: Ditanya soal Wacana Diduetkan dengan Airlangga, Anies: Kalau Tidak di Koalisi, Sulit

“P Saya berharap QRIS antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, setelah peluncuran KKI dan QRIS antarnegara Indonesia dan Malaysia tersebut, terdapat sesi Leader’s Talk dengan mengusung tema “Panel Discussion on Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy”.

Narasumber yang diundang adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), dan Ketua OJK.

Pada akhir sesi, ada acara Casual Talk oleh Gubernur Bank Sentral di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina Thailand, dan Singapura) yang akan membahas tentang “Promoting Digital Payment Inclusivity in the Region through Cross-border Interoperability Initiatives”.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,03 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi Nomor 2 di G20

FEKDI 2023 akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8-10 Mei 2023. Acara diawali dengan soft opening yang terbuka bagi publik dalam bentuk penguatan eksperimentasi layanan digital pada tanggal 7 Mei 2023.

Topik bahasan FEKDI 2023 pada hari pertama akan difokuskan pada sinergi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi regional.

Pada hari kedua, FEKDI 2023 menyajikan inisiatif penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border payment).

Sementara hari ketiga akan menyajikan paparan strategi dan inisiasi kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Adapun sebelum dibuka resmi pada hari ini, pemerintah telah menggelar sejumlah pre-event di 46 wilayah di Indonesia.

Baca juga: Prabowo-Airlangga Diusulkan Jadi Capres-Cawapres dari Koalisi Besar

Berbagai kemajuan pembayaran regional yang dikemas dalam FEKDI 2023 tersebut merupakan bukti bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap, hadir, serta mengikuti sesi diskusi dalam kegiatan FEKDI 2023 secara virtual dengan mengunjungi laman https://www.fekdi.co.id/.