Jelang GCRG Roundtable, Indonesia Turut Siapkan Pembahasan Terkait Isu Pangan, Energi, dan Keuangan Dunia

KOMPAS.com – Menjelang pertemuan Champions Global Crisis Response Group (GRCG) atau GCRG Roundtable, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan Sherpa GCRG secara virtual pada Jumat (16/9/2022). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono selaku Sherpa Indonesia pada GCRG.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Edi Prio Pambudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Tri Tharyat.

Adapun pertemuan Sherpa GCRG dilaksanakan untuk membahas persiapan teknis Roundtable GCRG yang merupakan acara sampingan dari Pertemuan Sesi ke-77 Sidang Umum PBB bertajuk “A Watershed Moment: Transformative Solutions To Interlocking Challenges” yang akan digelar pada Selasa (20/9/2022).

Roundtable GCRG yang diadakan di New York, Amerika Serikat pada 21 September 2022 akan dihadiri oleh para Champions, yakni kepala negara atau kepala pemerintahan GCRG. 

Pertemuan Sherpa GCRG dipimpin oleh Deputi Sekjen PBB Amina J Mohammed. Ia menjelaskan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres akan memimpin pertemuan Roundtable GCRG.

Baca juga: Jokowi Dipercaya Sekjen PBB Jadi Anggota GCRG, Apa Itu GCRG?

Lalu, Sekjen United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebecca Greenspan akan memaparkan kompleksitas krisis dan keterkaitan antara dimensi krisis. Pada pertemuan tersebut, faktor yang menjadi kendala dalam penurunan harga komoditas pangan dan energi pun akan dibahas.

Amina mengatakan, krisis sosial diperkirakan akan terus terjadi di beberapa kawasan dunia. Bahkan, krisis sosial yang terjadi di Amerika Latin, dapat berpotensi menyebar ke kawasan lain.

“Mengantisipasi gejolak tersebut, komunitas global perlu mempersiapkan program jaringan pengaman sosial yang dapat menunjang ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/9/2022).

Selain krisis sosial, Amina mengatakan bahwa Roundtable GRGC juga akan membahas isu-isu pangan, energi, dan keuangan. Untuk membahas isu ini, Joint Coordination Centre (JCC) dari Black Sea Grain Initiative akan memaparkan pengelolaan transportasi komoditas pangan dan pupuk dari Ukraina.

Berdasarkan data yang dicatat JCC, terdapat 2,7 juta ton biji-bijian dan bahan makanan lain yang diangkut dari tiga pelabuhan di Ukraina hingga Senin (12/9/2022). Destinasi pengiriman tersebut ditujukan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah sebanyak 28 persen, negara berpenghasilan menengah ke atas 27 persen, dan negara berpenghasilan tinggi 44 persen.

Sementara pada isu krisis finansial, kata Amina, masih terdapat kendala dalam pembahasan restrukturisasi utang, pendistribusian special drawing rights (SDR), dan pelebaran ruang fiskal. Sebab, sejumlah negara mitra menolak membahas hal-hal terkait utang tersebut sebelum terselenggaranya mid-term elections di Amerika Serikat (AS) pada 8 November 2022.

Baca juga: Jelang KTT G20, ITDC Optimistis Tingkat Keterisian Kawasan The Nusa Dua di Atas 50 Persen

“Saat ini, terdapat 44 negara yang terdampak krisis dan perlu dipertimbangkan untuk memaparkan dalam laporan GCRG. Sementara para Champions lain yang hadir pada Roundtable GCRG, akan diminta untuk menyampaikan pandangan dan masukan,” tuturnya.

Menanggapi pemaparan Amina, Susiwijono menyampaikan hasil mutakhir pertemuan Group of Twenty (G20) untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembahasan di Roundtable GCRG.

Terkait isu pangan, paparnya, G20 Agriculture Ministerial Meeting telah membahas dan menyepakati tiga prioritas yang diusulkan oleh Indonesia.

Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan perdagangan pangan yang terbuka, adil, dapat diprediksi, dan transparan. Ketiga, mendorong inovasi bisnis pertanian melalui teknologi pertanian digital di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

“Terkait isu energi, para Menteri Energi G20 telah menyepakati Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (Bali COMPACT) untuk menjadi acuan bagi negara negara anggota dalam program percepatan transisi energi. Bali COMPACT akan diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin G20 di Bali pada November 2022”, ujar Susiwijono.

Lebih lanjut, Susiwijono menjelaskan, Indonesia mengusulkan “Bali Energy Transitions Roadmap” sebagai inisiatif agenda global dalam penguatan kerja sama internasional dan arsitektur energi. Roadmap ini mengatur kebijakan jangka panjang untuk mencapai sustainable development goals (SDGs) dan mempercepat proses menuju net zero emissions (NZE).

Baca juga: Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Ini Harapan Indonesia kepada Dunia...

“Pada roadmap, terdapat kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi melalui tiga prioritas utama, yakni mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi bersih”, paparnya.

Pada isu keuangan, Susiwijono menjelaskan bahwa pertemuan Menkeu G20 menyepakati peningkatan alokasi SDR menjadi 73 miliar dollar AS yang akan disalurkan melalui IMF serta memperkuat fungsi Global Financial Safety Net (GFSN).

Pada pertemuan tersebut, Susiwijono juga menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo berhalangan hadir pada Pertemuan Sesi ke-77 Sidang Umum PBB dan Roundtable GRGC sehingga akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi.