KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam sidang paripurna, Selasa (30/8/2022).
RCEP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang mencakup sepuluh negara Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN) dan lima negara mitra ASEAN, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
“RCEP adalah inisiatif Indonesia pada kekuatan ASEAN tahun 2011 lalu dan skema ini menjadi blok perdagangan terbesar yang akan mencakup 27 persen dari perdagangan dunia, 29 persen dari Produk Domestik Bruto ( PDB) dunia, 30 persen dari populasi dunia, serta 29 persen dari foreign direct investment dunia masuk di wilayah RCEP ini,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Rabu (31/8/2022).
Hal tersebut dikatakan oleh Menko Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Singapura, Selasa.
Baca juga: Jadi Pembicara Kuliah Umum, Menko Airlangga Paparkan Penanganan Covid-19 di Indonesia
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam RCEP adalah negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi yang mencakup setidaknya 60 persen dari total ekspor, 71 persen dari total impor, serta 47 persen dari total investasi asing pada tahun 2021.
“Pada 2040 nanti, persetujuan RCEP ini diperkirakan akan meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07 persen dengan kenaikan ekspor mencapai 5,01 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Selain itu, surplus perdagangan juga bisa naik menjadi 2,5 kali lipat,” jelas Menko Airlangga.
Persetujuan RCEP, kata Airlangga merupakan, peluang untuk akses pasar sektor pertanian, perkebunan, perikanan, otomotif, elektronik, makanan, minuman hingga bahan kimia dan mesin di pasar RRT, Jepang, dan Korea Selatan.
“Untuk saat ini Indonesia sudah mempunyai sekretariat ASEAN, sehingga diharapkan lokasi sekretariat RCEP ini juga diposisikan di Jakarta. Jadi ini bisa menjadi salah satu unggulan yang bisa ditawarkan Indonesia kepada berbagai negara lain,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Di Singapura, Menko Airlangga Paparkan Keberhasilan Indonesia Tangani Krisis Ekonomi dan Kesehatan
Selain itu, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan, Indonesia juga meminta dukungan dari Singapura dan negara lain agar Sekretariat RCEP bisa ditempatkan di Indonesia.
“Terkait persetujuan RCEP yang merupakan trading block terbesar di dunia, Singapura telah mengapresiasi dan mendukung. Diharapkan Sekretariat RCEP ini bisa berada di Indonesia, karena merupakan inisiatif Indonesia pada 2011 dan menjadi hal yang strategis bagi Indonesia,” katanya.
Tak hanya itu, kata dia, Indonesia dan Singapura juga telah menandatangani pengembangan talent yang disebut dengan Indonesia-Singapura Tech Ex-Program.
“Penandatanganan ini menandakan telah terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan antara kedua negara. Hal ini bisa menjadi dukungan oleh korporasi, baik yang ada di Singapura maupun yang ada di Indonesia. Kita berharap kerja sama ini bisa terus ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.
Baca juga: Menko Airlangga Sebut Proyek MRT Jakarta Fase 2 Bengkak Jadi Rp 26 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan serangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Singapura mulai Senin (29/8/2022) hingga Selasa (30/8/2022).
Pada hari pertama di Singapura, Menko Airlangga memberikan kuliah umum terkait dengan penanganan Covid-19, perkembangan ekonomi, Presidensi Indonesia dalam Group of Twenty (G20), serta keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 di Rajaratnam School of International Studies dan National University of Singapore.
Kemudian, pada hari kedua, Menko Airlangga melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.
Adapun pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Singapura di berbagai sektor. Selain itu, juga membahas mengenai dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia pada G20 dan keketuaan ASEAN pada 2023.