Di Singapura, Menko Airlangga Paparkan Keberhasilan Indonesia Tangani Krisis Ekonomi dan Kesehatan

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam keadaan krisis, pemerintah harus melakukan pendekatan secara fleksibel dengan semua kebijakan harus siap dengan kapasitas maksimal.

Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki ruang untuk membuat manuver kebijakan yang jauh lebih besar dalam menavigasi kesehatan dan tantangan ekonomi.

“Kami mengintegrasikan kesehatan dan kebijakan ekonomi di bawah satu koordinasi Komite Panitia Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC PEN) pada Juli 2020,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat memberikan Public Lecture di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Park Royal Collection Marina Bay, Singapura, Senin (29/8/2022).

Airlangga memaparkan, dengan diikuti penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah melalui Komite PC PEN merancang dan mengimplementasikan kebijakan rem dan gas untuk tetap menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan seluruh masyarakat.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Proyek MRT Jakarta Fase 2 Bengkak Jadi Rp 26 Triliun

Kebijakan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus Covid-19 secara signifikan dan kondisi perekonomian yang awalnya sempat terkontraksi mampu rebound dan mencatat pertumbuhan yang impresif.  

“Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari lima negara teratas di dunia dengan tingkat vaksinasi tertinggi. Kami juga telah memberikan vaksinasi lebih dari 430 juta dosis vaksin Covid-19,” ujarnya melansir ekon.go.id, Selasa (30/8/2022).

Airlangga juga memaparkan, pandemi Covid-19 telah mengubah cara hidup dan keseharian seluruh masyarakat.

Pembatasan mobilitas masyarakat untuk menahan penyebaran pandemi Covid-19 juga sangat memengaruhi berbagai aspek, seperti disrupsi terhadap rantai pasok hingga penutupan pusat perbelanjaan, pabrik, dan fasilitas umum.

Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan serta jatuhnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Sejumlah Menteri Jokowi Merapat ke Kantor Airlangga, Bahas BBM Subsidi?

Seluruh kondisi krisis yang terjadi merupakan sebuah unprecedented crisis, yakni hampir tidak terdapat peta jalan atau panduan yang tersedia dengan cukup untuk mengatasi pandemi dan krisis yang terjadi.

Namun demikian, pembelajaran dari setiap krisis keuangan atau ekonomi adalah bergerak fleksibel dan melaksanakan kebijakan dengan maksimal.

Airlangga menambahkan, untuk memberikan daya tahan lebih dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan reformasi struktural domestik melalui salah satu reformasi ekonomi yang komprehensif, yakni omnibus law atau lebih dikenal sebagai Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Upaya reformasi tersebut juga mendorong dan mempengaruhi lebih dari 70 UU pada 11 klaster ekonomi, di antaranya terkait pengaturan tenaga kerja, proses perizinan, dan proses persetujuan investasi.

Meski saat ini dunia tengah dihadapkan pada krisis pangan, energi, dan keuangan, keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi juga telah mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Baca juga: HUT Kemenko Perokonomian ke-56, Airlangga Soroti Ekonomi Indonesia yang Terus Bertumbuh

“Untuk merespons krisis global, Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meminta Presiden Indonesia bersama dengan lima kepala negara dan pemerintah lainnya untuk tergabung dalam the Champions Group of Global Crisis of Response Group (GCRG),” lanjut Airlangga.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan, berbagai potensi, strategi, dan tantangan yang dihadapi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat ini maupun ke depannya.

Dalam kuliah umum yang juga dihadiri oleh sejumlah pengusaha lokal Singapura tersebut, dia berharap, ASEAN dapat ikut memainkan peran penting dalam perekonomian global.

“Untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan yang sangat besar ini, saya ingin menekankan bahwa ASEAN harus tetap bersatu dalam menghadapi konflik internal dan tekanan eksternal, serta melakukan reformasi yang diperlukan untuk menghilangkan semua hambatan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan,” jelasnya. 

Baca juga: Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini