Agenda Penting 9th MM CPOPC 2021, dari Perluasan Keanggotaan hingga Kesejahteraan Petani Sawit

KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 masih menghantui dan menghambat laju pemulihan perekonomian global. Meski demikian, pada saat yang sama, harga komoditas mengalami peningkatan, khususnya kelapa sawit.

Hal tersebut dapat menciptakan peluang emas bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi.

Pada 2021, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 29 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini meningkat 115 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga momentum positif minyak sawit berkelanjutan, pemerintah Indonesia sedang memfinalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream.

Pada 9th Ministerial Meeting (MM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Jakarta, Sabtu (4/12/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang juga Ketua Delegasi Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan di sektor ini.

Baca juga: Adaptasi dengan Pandemi, Praktik Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit Manfaatkan Teknologi

“Maka itu, penting bagi CPOPC mempertahankan peran pentingnya untuk mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit,” ujar Airlangga yang juga menjadi chairperson bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin di acara tersebut.

Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota CPOPC membahas market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori biodiesel (B30).

“Oleh karena itu, perlu kerja sama dan kolaborasi antara negara produsen (CPOPC),” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Adapun MM CPOPC ke-9 membahas sejumlah agenda penting. Pertama, adopsi/pengesahan melalui penandatanganan Protocol to Amend, Adoption of CPOPC Work Plan and Budget 2022 and Annual Contribution 2022. Kedua, pengadopsian Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil.

Ketiga, pengadopsian CPOPC Policy and Strategy Direction. Terakhir, pengadopsian Rules of Procedure of MM and SOM of CPOPC.

Baca juga: Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Selain keempat agenda penting, negara-negara anggota juga diharuskan melakukan langkah penting usai pertemuan.

Pertama, negara anggota sudah menyetujui protokol untuk Mengubah Piagam (Protocol to Amend) CPOPC. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara.

Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung.

Airlangga mengatakan, anggota yang masuk akan memperkuat organisasi CPOPC dan meningkatkan upaya mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global.

“Ke depan, Sekretariat (CPOPC) akan diperkuat, dari yang tadinya dipimpin direktur eksekutif akan ditingkatkan menjadi sekretaris jenderal,” jelasnya.

Baca juga: Moratorium Kelapa Sawit Belum Diputuskan, WALHI: UU Cipta Kerja Sebuah Ancaman

Kedua, negara anggota harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC. Hal ini sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend.

“Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini. Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators pada 2022,” lanjut Airlangga.

Ketiga, setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, sekretariat harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan.

Khususnya, dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun dengan produsen minyak nabati besar. Dengan demikian, dapat membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang dapat dikonsumsi.

Keempat, Sekretariat CPOPC juga harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi strategy and policy direction menjadi berbagi program dan inisiatif.

Baca juga: Deforestasi, Indonesia Salah Satu Negara Pembabat Hutan Terbanyak

“Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan nonanggota dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi,” papar Airlangga.

Kelima, kampanye advokasi juga harus dimonitor, ditelaah, dan diberi masukan supaya semua bersinergi serta  menghasilkan sesuatu yang mempunyai dampak terukur. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, sekaligus mengurangi sentimen negatif.

Keenam, sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia yang dimulai pada Desember 2021, Sekretariat CPOPC juga merencanakan untuk menyebarkan perspektif dan kepentingan dari negara-negara produsen minyak sawit tersebut dalam beberapa forum G20.

“Sesuai kesepakatan dengan Menteri Zuraida, pertemuan selanjutnya CPOPC akan dilaksanakan pada Juni 2022 di Indonesia,” imbuh Airlangga.

Ketujuh, salah satu visi utama CPOPC adalah menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia.

Baca juga: Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Untuk itu, Sekretariat CPOPC harus membuat program yang didedikasikan untuk para petani tersebut.

“The Global Smallholders Forum adalah aktivitas penting yang memfasilitasi dan mengonsolidasikan masalah penting dari smallholders minyak sawit global, serta untuk mendukung mereka mencapai standar keberlanjutan seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs),” jelas Airlangga.

Terakhir, sekretariat juga harus memberikan lebih banyak masukan dan rekomendasi untuk negara anggota mengenai kebijakan dan regulasi yang terus berkembang.

Begitu pula untuk negara lain yang mengonsumsi minyak sawit karena akan memengaruhi industri minyak sawit.

Pada kesempatan sama, Menteri Zuraida menyampaikan perhatiannya terhadap sentimen kampanye antisawit yang dimunculkan berbagai pihak.

Baca juga: Cegah Kerusakan Lingkungan, Jokowi Akan Paksa Perusahaan Sawit dan Tambang Punya Pesemaian Bibit

Menurutnya, kelapa sawit jauh lebih efisien ketimbang komoditas minyak nabati lainnya. Propaganda negatif ini perlu mendapatkan respons secara serius dari CPOPC.

“Indonesia dan Malaysia akan pastikan memberi maklumat yang jelas bahwa kita adalah progressive countries. Kampanye negatif itu tidak benar dan kita juga mampu menjadi pelopor dalam pasar atau industri minyak sawit. Kemudian, proses empat negara observer untuk jadi anggota CPOPC akan dipercepat,” katanya.

Pertemuan kali ini terdiri atas beberapa sesi serta diikuti anggota CPOPC Indonesia dan Malaysia. Negara pengamat/observer countries Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini turut menghadiri konferensi tersebut.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia Rodolfo Enrique Zea Navarro, Menteri Pertanian dan Peternakan Papua Nugini John Simon, Wakil Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras David Ernesto Wainwright, dan High Commissioner Ghana untuk Malaysia Akua Sekyia Ahenkora.

Pada kesempatan itu pula diumumkan pemenang Kompetisi Penulisan Cerita Pendek tentang Smallholder’s Life, serta peluncuran buku berisi cerita-cerita pemenang berjudul Oil Palm Small Farmers: Our Stories, Our Lives, Our Future.

Baca juga: Potensi Nilai Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang Capai 12 Juta Dollar AS

Upaya tersebut merupakan bagian dari komunikasi publik CPOPC untuk meningkatkan awareness masyarakat dunia dalam kontribusi minyak sawit hingga mencapai SDG’s.