Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapan Diri untuk Sambut Bonus Demografi di Indonesia
KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menekankan pentingnya mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bonus demografi di Indonesia.
“Menurut saya, saat ini penting mempersiapkan diri dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/12/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto pada kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/12/2023).
Sebagai informasi, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif, yang umumnya berkisar antara usia 16 hingga 65 tahun. Bonus demografi bisa memberikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara apabila dikelola dengan baik.
Baca juga: Airlangga: Bonus Demografi Besar, Jangan Sampai Hanya Dimanfaatkan Malaysia dan Singapura
Generasi emas dapat tercapai apabila bonus demografi dioptimalkan dengan baik. Bonus demografi ini muncul karena lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada dalam rentang usia produktif.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang tangguh mulai dari sekarang, agar terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju.
Dalam kesempatan itu, dr Hasto mengapresiasi capaian program percepatan penurunan stunting dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Jateng.
“Angka total fertility rate (TFR) di Jateng sudah 2,09 dari target 2,1. Faktor risiko stunting di Jateng dari (tahun) 2021 ke (tahun) 2022 ini menurun. Karena apa? Karena jamban atau WC (masyarakat) lebih baik, sanitasi membaik, dan air minum lebih baik,” ucap dr Hasto.
Menurutnya, Provinsi Jateng saat ini telah menunjukan tren positif dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini dapat dilihat dari berbagai capaian yang telah diraih oleh kabupaten dan kota di Jateng.
"Tahap bonus demografi di Jateng, khususnya di Kabupaten Cilacap saat ini berada di puncaknya dengan rasio sebesar 43,06," imbuh dr Hasto.
Sementara itu, lanjut dia, bonus demografi di Kabupaten Banyumas sedang berjalan dengan rasio sebesar 45,3. Secara rata-rata, tingkat bonus demografi di Jateng mencapai 43,16.
Baca juga: Airlangga: Bonus Demografi Besar, Jangan Sampai Hanya Dimanfaatkan Malaysia dan Singapura
Begitu juga dengan angka unmet need atau kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang belum terpenuhi dan perkawinan usia dini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Jateng terus menuju perbaikan yang lebih baik.
“Kasus unmet need juga mengalami penurunan. Usia perkawinan juga mengalami peningkatan yang positif di Jateng, yang sebelumnya di bawah usia 21, sekarang sudah banyak mendekati usia 21. Gerakan untuk ber-KB di Jateng ini sungguh luar biasa,” tutur dr Hasto dalam memberi apresiasi terhadap pencapaian Jateng.
Meskipun demikian, lanjut dia, usia perkawinan perlu diperhatikan agar tidak terlalu lama, idealnya sampai usia 35 tahun untuk perempuan.
Baca juga: Perempuan AS Tewas Diserang Hiu di Bahama
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo saat menghadiri kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (4/12/2023).Lebih lanjut, dr Hasto menjelaskan bagaimana tren penurunan kasus stunting di Jateng terus berlangsung. Dengan mengantisipasi faktor risiko yang menyebabkan stunting, ia yakin bahwa pada 2023, prevalensi stunting dapat terus menurun.
dr Hasto mengungkapkan bahwa percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan cepat dan masif. Hal ini tidak terlepas dari tekad besar untuk menyambut Generasi Emas Indonesia pada 2045.
“Menurut saya, dalam konteks menyambut bonus demografi ini, generasi muda memiliki peran kunci yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari bonus demografi tersebut,” jelasnya.
Baca juga: Remaja Putri Perlu Waspadai Anemia untuk Cegah Anak Stunting
Komitmen turunkan angka prevalensi stunting
Sebagai informasi, Kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Jateng melibatkan pertemuan antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jateng, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, dan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Purnawirawan (Purn) Nana Sudjana.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengaku optimistis bahwa angka prevalensi stunting di wilayahnya dapat mencapai 17 persen atau kurang dari angka tersebut pada akhir 2023.
"Saya harapkan setelah ini kita memiliki komitmen untuk menurunkan stunting dan mampu mencapai target. Bila perlu, di bawah target, bahkan di bawah 14 persen," ucapnya.
Baca juga: Mengenal Motivasi dalam Organisasi
Untuk mencapai target itu, Nana memberikan motivasi bahwa selama ada kemauan, maka kemampuan pasti akan mengikuti.
"Insya Allah, target 14 persen bisa tercapai jika kita memiliki tekad. Tidak ada yang sulit. Semua memiliki solusinya, asalkan kita memiliki niat yang kuat," tuturnya.
Lakukan upaya bersama secara konvergensi
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Eka Sulistia Ediningsih mengatakan bahwa sepanjang 2023, berbagai upaya telah dilakukan bersama secara konvergensi untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sinergi untuk Dukung Ekspor Produk Indonesia
Adapun langkah-langkah tersebut, mencakup penguatan sinergi di setiap bidang TPPS provinsi melalui rapat koordinasi (rakor) yang diadakan setiap bulan.
Selain itu, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan TPPS di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai kegiatan.
Beberapa langkah lain yang telah diambil antara lain menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng mengenai Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP), yang kemudian dijadikan dasar untuk membentuk regulasi di tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi terpadu pasca roadshow Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dengan fokus pada isu ketersediaan Antropometri kit dan USG (ultrasonografi).
Baca juga: USG Kehamilan Bisa Ditanggung BPJS, Apa Syaratnya?
Tak hanya itu, dilakukan pula kolaborasi dan konvergensi melalui Pengukuhan Pangdam IV Diponegoro sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Selain itu, melakukan penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku Provinsi Jateng bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Tanoto Foundation sebagai langkah strategis dalam mendukung upaya penurunan stunting.
