KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD) sekaligus mengawal kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ( I-EU CEPA).
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.
Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyerahkan hasil penilaian mandiri melalui Dokumen Initial Memorandum pada 2025.
Baca juga: Indonesia Perkuat Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi lewat Aksesi OECD
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.
Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan pengumpulan informasi dan data melalui distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan berbagai studi terkait kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.
Hasil rangkaian kegiatan itu akan dibahas di tingkat komite OECD untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses aksesi Indonesia.
Proses aksesi OECD juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri atas kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Baca juga: OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Jadi 4,8 Persen
Secara keseluruhan, proses aksesi Indonesia mencakup 25 komite OECD yang membahas berbagai sektor kebijakan, mulai dari investasi, perdagangan, persaingan usaha, kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, antikorupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjalani proses aksesi OECD.
Organisasi tersebut bahkan mencatat antusiasme negara-negara anggota terhadap pencalonan Indonesia sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah proses aksesi OECD.
Sebagian besar negara anggota juga menawarkan kerja sama dan bantuan teknis guna mendukung kelancaran proses keanggotaan Indonesia.
Oleh karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan dinilai penting agar dukungan dan ekspektasi negara-negara anggota dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional.
Baca juga: Syarat Masuk OECD, KPK Desak Reformasi UU Tipikor untuk Jerat Suap Asing
"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," ujar Airlangga, dikutip dari laman ekon.go.id, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum tersebut, Indonesia juga akan membawa agenda hilirisasi sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Selain itu, Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri bagi pasar terbuka dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperlancar proses teknis aksesi, Airlangga akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari delapan negara mitra, termasuk Australia, Amerika Serikat (AS), Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.
Ia juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Business at OECD (BIAC), organisasi yang menjadi mitra utama asosiasi pelaku usaha Indonesia dalam proses aksesi OECD.
Baca juga: Purbaya hingga Menaker Merapat ke Kantor Airlangga, Bahas Stimulus Ekonomi
Setelah menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada Jumat (5/6/2026).
Di ibu kota Uni Eropa tersebut, Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta melakukan pertemuan dengan komisioner Uni Eropa.
BESF merupakan forum tahunan tingkat tinggi yang membahas berbagai isu keamanan ekonomi global.
Forum yang diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC) itu mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan Uni Eropa, negara-negara anggota, serta mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.
Salah satu agenda utama Indonesia di Brussels adalah mengawal proses ratifikasi I-EU CEPA yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025.
Baca juga: Airlangga Bandingkan Rupiah Era 2004-2014 dan Sekarang, Sebut Tekanan Kini Lebih Terkendali
Pemerintah berharap ratifikasi perjanjian tersebut dapat segera rampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan akses pasar, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa.
Kunjungan ke Paris dan Brussels ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan internasional sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut, Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso serta Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.