Jaga Layanan bagi Masyarakat, Kemenko Perekonomian Jadi Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut

KOMPAS.com - Sebagai lembaga publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) selalu memegang teguh komitmen untuk menjalankan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, yang terus mendukung berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Komitmen terhadap keterbukaan dan transparansi publik yang terus dijaga oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Perekonomian dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik telah meraih prestasi yang signifikan.

Pada 2023, PPID Kemenko Perekonomian berhasil mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam kategori Kementerian. Capaian ini berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut sejak 2020.

Baca juga: Membanggakan, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 6 Kali Berturut-turut

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi adalah unsur esensial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sekaligus menjadi penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Selain itu, saya yakin bahwa transparansi informasi merupakan langkah untuk merawat demokrasi, yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ma’ruf dalam arahannya pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2023, tercatat bahwa sebanyak 139 badan publik berhasil memperoleh predikat Badan Publik Informatif atau mencakup sekitar 37,7 persen dari total 369 badan publik yang berpartisipasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, pimpinan dan jajaran Kemenko Perekonomian terus berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

“Serta senantiasa menyediakan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan setiap dinamika dan tantangan yang ada,” ucap Susiwijono Moegiarso, yang juga menjabat sebagai Atasan PPID Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Ketua Repnas: Pilpres Satu Putaran Berdampak Positif bagi Perekonomian Indonesia

Lebih lanjut, ia mengatakan, PPID Kemenko Perekonomian terus berusaha untuk membawa inovasi dan strategi guna meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat Indonesia.

Dalam hal tersebut, PPID Kemenko Perekonomian tetap berkomitmen untuk menyediakan pelayanan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan, dengan terus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan.

Sebagai salah satu langkah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan, PPID Kemenko Perekonomian telah melakukan sinkronisasi dan penyetaraan standar layanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

PPID Kemenko Perekonomian juga aktif menerima penilaian dan rekomendasi terkait sinkronisasi dan penyetaraan standar layanan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di masa mendatang.

Baca juga: RSUD Tigaraksa Diresmikan, Siap Tingkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, yang juga menjabat sebagai PPID Utama Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, perolehan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut itu patut disyukuri.

“Hal ini juga semakin mengukuhkan tekad dan komitmen kami untuk selalu memberikan kinerja terbaik bagi setiap pengguna layanan dan seluruh masyarakat, termasuk melalui berbagai inovasi dan strategi yang telah kami siapkan,” sebut Haryo.