Mendagri Paparkan Skema Penyaluran Beras Bulog bagi Daerah Terdampak Bencana

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Badan Urusan Logistik (Bulog), bagi daerah yang terdampak bencana. 

Ia menegaskan, stok beras berada dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui prosedur yang telah disederhanakan.

“Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Menteri Pertanian (Mentan), dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Tito dalam siaran persnya, Senin (1/12/2025).

Hal itu dikatakan Tito dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

Tito mengatakan, pemerintah menerapkan tiga skema dalam penyaluran beras Bulog, yaitu bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus untuk penanganan bencana. 

Baca juga: Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi

Khusus skema terakhir, beras dapat segera disalurkan begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.

Tito menegaskan, proses pengajuan bantuan sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk softcopy kepada Kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas).

Setelah menerima permohonan tersebut, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan dapat segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.

“Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat softcopy-nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan,” kata Tito. 

Setelah itu, lanjut dia, Badan Pangan dan Mentan menyetujui sehingga tidak perlu berlama-lama dan langsung diteruskan kepada Dirut Bulog. 

Baca juga: Mendagri Data Rumah Warga Sumatera dan Aceh yang Rusak Berat, Bakal Dibangun Huntara

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga menegaskan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat yang aman. 

Tito mencontohkan, di Lhokseumawe tersedia 28.000 ton beras Bulog. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan.

Menanggapi kondisi di Sibolga, Tito menjelaskan, sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir terhadap ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. 

Ia menyebutkan, situasi serupa pernah terjadi di Palu ketika daerah tersebut terisolasi akibat bencana.

“Kita tahulah bahwa terjadi panic buying, kemudian juga kesulitan apalagi kalau daerah itu terisolasi. Kita pernah mengalami dulu di Palu hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup,” ujar Tito.

Baca juga: Mengapa Mendagri Sebut Bupati di Aceh Tak Sanggup Tangani Bencana?

Dia menambahkan, pemerintah kini mendistribusikan logistik secara proaktif ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia. 

Tito juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan agar tepat sasaran.

Terakhir, dia menyampaikan perkembangan mengenai penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. 

Tito menjelaskan, pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat masih berlangsung. 

Untuk sementara, warga masih menempati berbagai lokasi pengungsian, seperti masjid, gedung pemerintah, tenda darurat, atau kembali ke rumah masing-masing yang masih memungkinkan untuk dihuni.

Baca juga: Soal Status Bencana di Sumatera, Mendagri: Perlakuannya Sudah Berskala Nasional