Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

Mikhael Gewati
Kompas.com - Rabu, 23 November 2022
Tampak gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Indonesia.DOK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tampak gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Indonesia.

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia (RI) Nomor 18 Tahun 2022 untuk menyusun bahan pertimbangan bagi gubernur dalam menetapkan Upah Minimum (UM) tahun 2023.

Untuk diketahui Permanker Nomor 18 Tahun 2022 diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah pada Rabu (16/11/2022) sebagai landasan penetapan UM tahun 2023.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, salah satu hal yang diatur dalam Permenaker 18 Tahun 2022 adalah perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 oleh gubernur.

Putri yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengatakan, periode penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jangan Manja dan Patuhi Aturan Upah Minimum 2023

Adapun untuk Upah Minimim Kabupaten/Kota (UMK) yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi 7 Desember 2022.

Menurut Putri, alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung UM tahun 2023 sesuai dengan formula baru.

"Oleh karena itu kami meminta Depeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi UM tahun 2023, yang akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (21/11/2022).

Putri menambahkan, dalam Permenaker tersebut juga diatur formula penghitungan UM tahun 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah Anggoro Putri.DOK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah Anggoro Putri.

Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yaitu antara 0,10 s.d 0,30.

Ia melanjutkan, di antara rentang nilai itulah Depeda melakukan perhitungan/penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya.

Hal tersebut, kata dia, menjadi letak ruang diskusi atau dialog bagi anggota Depeda dan menjadi kesempatan mereka melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada gubernur, pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan UM.

"Dengan demikian, jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan melakukan analisa yang cermat," kata Putri.

"Seperti yang telah saya jelaskan maka rekomendasi yang akan diberikan kepada gubernur akan diperoleh angka yang diharapkan, dan diterima oleh seluruh pihak, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh para gubernur ," ujarnya.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Libur Lebaran Tetap Buka, Posko THR Kemenaker Terima 2.303 Aduan
Libur Lebaran Tetap Buka, Posko THR Kemenaker Terima 2.303 Aduan
kemnaker
DKI Jakarta Jadi Provinsi Terbanyak yang Terima Aduan Terkait Masalah THR
DKI Jakarta Jadi Provinsi Terbanyak yang Terima Aduan Terkait Masalah THR
kemnaker
Jelang Lebaran, Posko Satgas THR Keagamaan Kemenaker Terima 2.219 Aduan
Jelang Lebaran, Posko Satgas THR Keagamaan Kemenaker Terima 2.219 Aduan
kemnaker
Wamenaker Apresiasi Perusahaan yang Berikan Program Mudik Gratis untuk Pekerja
Wamenaker Apresiasi Perusahaan yang Berikan Program Mudik Gratis untuk Pekerja
kemnaker
Gandeng Huawei dan BNI, Kemenaker Salurkan 1.500 Paket Sembako di Jatim
Gandeng Huawei dan BNI, Kemenaker Salurkan 1.500 Paket Sembako di Jatim
kemnaker
Kemenaker Terima 2.069 Aduan THR dari Pekerja
Kemenaker Terima 2.069 Aduan THR dari Pekerja
kemnaker
Wamenaker Paparkan 8 Sarana yang Ciptakan Hubungan Industrial Harmonis
Wamenaker Paparkan 8 Sarana yang Ciptakan Hubungan Industrial Harmonis
kemnaker
Menaker Ida Lepas Keberangkatan 78 Bus dan 3 Kereta untuk Mudik Pekerja
Menaker Ida Lepas Keberangkatan 78 Bus dan 3 Kereta untuk Mudik Pekerja
kemnaker
Menaker Ida: Kemenaker Siap Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Komunitas Budaya Betawi
Menaker Ida: Kemenaker Siap Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Komunitas Budaya Betawi
kemnaker
Kemenaker Mulai Bahas RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Ditargetkan Selesai 27 Mei 2023
Kemenaker Mulai Bahas RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Ditargetkan Selesai 27 Mei 2023
kemnaker
Kemenaker: Hingga 17 April 2023, Posko THR Terima 1.394 Aduan THR
Kemenaker: Hingga 17 April 2023, Posko THR Terima 1.394 Aduan THR
kemnaker
Posko THR Kemenaker 2023 Layani Konsultasi dan Aduan Masyarakat
Posko THR Kemenaker 2023 Layani Konsultasi dan Aduan Masyarakat
kemnaker
Pastikan Perusahaan Bayar THR, Kemenaker Sidak Perusahaan di Bekasi dan Jakarta
Pastikan Perusahaan Bayar THR, Kemenaker Sidak Perusahaan di Bekasi dan Jakarta
kemnaker
Kemenaker Gelar Sosialisasi K3 Bidang Listrik di Jakarta Pusat
Kemenaker Gelar Sosialisasi K3 Bidang Listrik di Jakarta Pusat
kemnaker
Musim Mudik, Kemenaker Gelar Sosialisasi K3 Penanggulangan Kebakaran di Jakarta
Musim Mudik, Kemenaker Gelar Sosialisasi K3 Penanggulangan Kebakaran di Jakarta
kemnaker