Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Rabu, 12 Oktober 2022
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor .DOK. Humas Kemenaker Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor .

KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan apresiasi atas penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) periode 2022-2024 di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Penandatanganan PKB yang disaksikan Afriansyah tersebut dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN Darmawan Prasodjo dan Ketua Umum (Ketum) SP PT PLN Abrar Ali.

Afriansyah mengatakan, acara penandatanganan PKB itu dapat dilaksanakan berkat kerja keras manajemen dan serikat pekerja.

Baca juga: Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Dilantik, Ini Catatan dari DPRD DIY dan Serikat Pekerja

"Selain itu, juga berkat adanya komunikasi efektif, komitmen dan persamaan persepsi, serta empati yang tinggi antara manajemen dan SP,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Pada kesempatan tersebut, Afriansyah mengaku bahwa perundingan PKB PT PLN tidaklah mudah dan membutuhkan waktu sangat panjang.

Menurutnya, serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) di perusahaan membuat hubungan industrial menjadi semakin dinamis dan terjadi banyak dinamika.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan serikat pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) periode 2022-2024 di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
DOK. Humas Kemenaker Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan serikat pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) periode 2022-2024 di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

"Masing-masing SP/SB memiliki kepentingan. Akan tetapi, harus diingat kelangsungan usaha dan produktivitas bekerja mesti lebih diutamakan," kata Afriansyah.

Menurutnya, antara SP/SB harus saling merangkul bekerja sama dan tidak memaksa.

Selain itu, sebut Afriansyah, antara SP/SB juga harus bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja, tidak hanya untuk kepentingan golongan semata.

Sesuai amanat pasal 25 dan 27 Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, ia berpesan seluruh SP agar bahu-membahu dan bekerja sama.

Baca juga: Pemimpin Serikat Pekerja Sebut PM Inggris Tak Kompeten, Mogok Kerja Ketiga dalam Sepekan

“Seluruh SP juga harus mengutamakan musyawarah mufakat demi terwujudnya kenyamanan bekerja, kelangsungan usaha, dan kesejahteraan pekerja,” jelas Afriansyah.

Afriansyah mengungkapkan bahwa PKB yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja merupakan UU bagi para pihak pembuatnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, PKB dibuat sebagai kepastian hukum bagi pengusaha dan peningkatan kesejahteraan untuk pekerja.

Dengan adanya PKB, imbuh Afriansyah, kedua belah pihak diharapkan dapat tunduk patuh dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai yang tertuang di dalam perjanjian.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-219 Serangan Rusia ke Ukraina, Putin Teken Perjanjian Caplok 4 Wilayah Ukraina, Konvoi Mobil Sipil di Zaporizhzhia Diserang

"Kami berpesan agar terus dilakukan dialog secara bipartit dan kekeluargaan. Tingkatkan komunikasi dan dialog sosial secara efektif,” katanya.

Sebab, lanjut Afriansyah, hal tersebut dapat membuka ruang atau sekat yang mungkin ada dalam suatu hubungan antara manajemen dan pekerja.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
kemnaker
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
kemnaker
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
kemnaker
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
kemnaker
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
kemnaker
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
kemnaker
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
kemnaker
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
kemnaker
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
kemnaker
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
kemnaker
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
kemnaker
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
kemnaker
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur
Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur
kemnaker