Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 17 September 2021
Para narasumber berfoto bersama usai sesi utama Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, yang berlangsung di Bandung, 15-17 September 2021.
DOK. Humas Kemenaker Para narasumber berfoto bersama usai sesi utama Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, yang berlangsung di Bandung, 15-17 September 2021.

KOMPAS.com – Tenaga Kerja Sukarela (TKS) harus mampu mengantisipasi perubahan yang sangat mempengaruhi dunia usaha saat ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hendra Kusuma Sumantri yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. 

Menurutnya, pandemi Covid-19 dan transformasi digital menjadi tantangan aktual ketenagakerjaan masa kini.

Pasalnya, pandemi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran. Namun, di sisi lain, pandemi juga meningkatkan kebutuhan internet.

“Kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi informasi meningkat pesat, demikian juga peluang-peluang baru,” ujarnya dalam acara Temu Konsultasi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Tahun 2021 di Hotel Aryaduta di Bandung, Kamis (16/9/2021).

Untuk itu, ia meminta para TKS sebagai pendamping kelompok usaha diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Mandiri yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar.

Baca juga: Kemenaker Sebut PHK Selama Pandemi Tak Berkontribusi Besar terhadap Tingkat Pengangguran

Hendra memaparkan, para TKS dapat memanfaatkan, misalnya, pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU), yakni pelatihan keliling untuk para usahawan mandiri.

Selain MTU, para TKS juga dapat memanfaatkan program JabarJawara.id yang menawarkan berbagai bantuan untuk para usahawan mandiri, seperti pelatihan, pendanaan, pembuatan website, dan lainnya.

Adapun, ajang konsultasi tatap muka bagi para TKS diisi dengan rangkaian ceramah edukasi dan tanya-jawab seputar isu ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pendampingan kelompok-kelompok usaha.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Provinsi Jawa Barat Iwan Gunawan turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai pengusaha.

Dia memaparkan cara memulai usaha, sikap mental yang perlu dimiliki pengusaha, petunjuk praktis mengatasi berbagai persoalan usaha, membesarkan brand, hingga mengurus legalitas merek dan label halal.

Baca juga: Kemenaker Minta Ikaperjasi Optimalkan Potensi Diri

Iwan juga menekankan pentingnya riset untuk memahami pasar ketika memulai usaha dan pentingnya kolaborasi di era digital.

“Ini bedanya berbisnis di era kolonial dan milenial. Pasar dari usaha-usaha yang didampingi itu milenial. Karena itu, bikin konten yang menarik bagi milenial. Pakai orang-orang yang pandai bikin konten. Kreator konten itu sekarang ibarat mata uang,” paparnya.

Pembicara lainnya, Asisten Menteri Ketenagakerjaan Iemas Masithoh M Noor memberikan pesan yang lebih bernuansa personal kepada para TKS melalui berbagai macam guyonan ringan yang kerap mengundang tawa hadirin.

“Kami minta para TKS bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus sebagai pendamping kelompok masyarakat,” pesannya.

Adapun acara tersebut dipandu oleh Ketua Jaringan Pengusaha Provinsi Jawa Barat Mulyadi Aldian Noorman.

Baca juga: Kemenaker Sebut Naiknya Jumlah Pengangguran Jadi Tantangan Berat

Para Tenaga Kerja Sukarela sedang menyimak paparan narasumber pada program Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, di Bandung, 15-17 September 2021.DOK. Humas Kemenaker Para Tenaga Kerja Sukarela sedang menyimak paparan narasumber pada program Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, di Bandung, 15-17 September 2021.

Kegiatan Temu Konsultasi TKS yang digelar Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja (Bina PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat, 15- 17 September 2021.

Temu Konsultasi TKS di Bandung kali ini merupakan gelaran pertama dari rangkaian pertemuan yang berlangsung di empat lokasi, yakni di Bandung, Semarang, Makassar, dan terakhir akan digelar di Provinsi Banten.

Hadir dalam Temu Konsultasi TKS pertama ini sebanyak 166 TKS dari Zona Barat, yakni dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Secara keseluruhan, terdapat 664 TKS yang lolos dari perekrutan yang diselenggarakan pada Juli lalu. Para TKS ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan bertugas dalam tiga zona, yakni Zona Barat, Tengah, dan Timur.

Baca juga: 89 Persen Pendaftar Kartu Prakerja adalah Pengangguran

Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), acara Temu Konsultasi TKS 2021 diselenggarakan dengan menerapkan prosedur kesehatan (prokes) yang ketat.

Program TKS

Pada kesempatan ini, Koordinator Bidang TKS dan Pendampingan Andi Asriyani Koke menguraikan sejumlah peraturan resmi dari Kemenaker yang harus ditaati para TKS.

“Para pendamping ini, antara lain wajib menyusun dan mengirimkan Laporan Perencanaan Kegiatan, Laporan Kegiatan Bulanan, serta Laporan Paripurna yang didukung data-data kegiatan melalui sistem online yang telah disediakan,” katanya mewakili Direktur Bina PKK I Nyoman Darmanta yang berhalangan hadir.

Untuk itu, dia memaparkan petunjuk teknis mengenai cara penggunaan sistem online dalam menyusun dan mengirimkan laporan oleh tim teknis.

Baca juga: Jangan Sampai Kepesertaan Dicabut, Begini Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja

Sebagian Tenaga Kerja Sukarela berfoto bersama usai mengikuti program Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, yang diselenggarakan di Bandung, 15-17 September 2021.
DOK. Humas Kemenaker Sebagian Tenaga Kerja Sukarela berfoto bersama usai mengikuti program Temu Konsultasi TKS 2021, Kemnaker RI, yang diselenggarakan di Bandung, 15-17 September 2021.

Sebagai informasi, perekrutan dan pendayagunaan TKS bukanlah program baru lingkungan di Kemenaker.

Program tersebut sudah ada sejak 1968. Awalnya, kegiatan ini terselenggara di bawah koordinasi suatu badan lintas kementerian yang disebut Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI).

Dalam perjalanannya, kegiatan ini mengalami pasang-surut, bahkan pernah mengalami masa vakum. Baru pada 2010 program ini diaktifkan kembali.

Program TKS bertujuan mengurangi pengangguran. Mereka yang terdidik, tetapi menganggur akan direkrut menjadi TKS.

Tugas TKS adalah melakukan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat pelaku usaha dan penerima bantuan program Perluasan Kesempatan Kerja yang disebut Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Baca juga: Menaker Ajak Pekerja Informal Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Simak 4 Cara Mendaftarnya

Dalam melaksanakan tugasnya, TKS diharapkan membantu TKM menemukan ide-ide baru untuk pengembangan usaha atau sebagai inovator.

TKS juga harus bisa memotivasi kelompok dampingan agar lebih mandiri dan produktif (motivator) serta mempertemukan kelompok-kelompok itu dengan lembaga-lembaga mitra, baik lembaga pemerintah maupun swasta (mediator).

Selain itu, para TKS bertugas memfasilitasi TKM untuk mendapatkan akses pengembangan organisasi, informasi, pelatihan, permodalan, pengembangan produksi, dan pemasaran (fasilitator).

Pendayagunaan TKS ini juga berfungsi sebagai sarana magang atau praktik kerja lapangan yang bermanfaat bagi TKS itu sendiri.

Program tersebut dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi TKS sehingga dapat mendorong perkembangan karier TKS selanjutnya.

Baca juga: Menaker Targetkan BLT Subsidi Gaji Cair Seluruhnya Oktober 2021

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
kemnaker
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
kemnaker
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
kemnaker
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
kemnaker
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
kemnaker
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
kemnaker
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
kemnaker
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
kemnaker
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
kemnaker
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
kemnaker
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
kemnaker
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
kemnaker
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur
Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur
kemnaker