Kemenaker Dukung Iklim Ketenagakerjaan Kondusif di Masa PPKM

Erlangga Satya Darmawan
Kompas.com - Sabtu, 21 Agustus 2021
Dirjen KKK kemnaker Haiyani Rumondangkemnaker Dirjen KKK kemnaker Haiyani Rumondang

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki komitmen besar dalam mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif selama pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Direktur Jenderal (Dirjen) dan Kesehatan keselamatan Kerja (KKK) Haiyani Rumondang mengatakan, iklim ketenagakerjaan yang kondusif tersebut adalah wujud perlindungan hak-hak pekerja dan kelangsungan usaha.

Haiyani menambahkan, demi mewujudkan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta secara langsung kepada pengawas ketenagakerjaan untuk terus berkoordinasi dengan Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Agar kondisi ketenagakerjaan tetap kondusif, pengawas ketenagakerjaan termasuk mediator hubungan industrial harus secara intens berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 yang ada di lapangan," ujar Haiyani pada Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan secara virtual, Kamis (19/8/2021).

Haiyani juga mengapresiasi kinerja para kepala dinas dan pengawas ketenagakerjaan yang terus mengawasi pelaksanaan PPKM dalam memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja serta keberlangsungan usaha.

Demi menjaga kelangsungan usaha dan melindungi hak-hak pekerja, lanjut Haiyani, Kemenaker telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19.

Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh Dinas Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ketenagakerjaan, dan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi dan mengawal pelaksanaan Kepmenaker tersebut.

"Kepmenaker ini adalah salah satu instrumen untuk menjaga kondisi ketenagakerjaan yang kondusif," katanya.

Sementara itu, Dirjen Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker No 104 Tahun 2021 adalah bentuk respons pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM.

Implementasi Kepmenaker tersebut, kata Putri, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak.

"Pada prinsipnya, spirit Kepmenaker adalah melindungi semua pihak, mulai dari hak pekerja dan buruh hingga kelangsungan usaha," kata Putri.

Putri menambahkan, Kepmenaker No 104 Tahun 2021 terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja di tempat kerja atau work from office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, yang harus kami dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi Covid-19 maupun kebijakan PPKM," imbuhnya.

PenulisErlangga Satya Darmawan
EditorAgung Dwi E
Terkini Lainnya
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
Kemenaker: Formula Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022
kemnaker
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
Wamenaker Sebut 4 Sarana Ini Dibutuhkan untuk Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis
kemnaker
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
Kemenaker Minta Pengusaha dan Pekerja Tingkatkan Pemahaman K3
kemnaker
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
Kemenaker Berhasil Gagalkan Penempatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
Menaker Ida Dampingi Jokowi Lepas Keberangkatan 597 PMI G2G Korsel
kemnaker
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
Pesan Menaker Ida kepada Kopri: Pastikan Perempuan Melek Digital
kemnaker
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung
kemnaker
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
Wamenaker Apresiasi Penandatanganan PKB Serikat Pekerja PLN
kemnaker
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
Pemerintah Tetapkan 24 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023
kemnaker
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
Kemenaker: Petugas Desmigratif adalah Ujung Tombak Pemerintah dalam Melindungi PMI
kemnaker
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
kemnaker
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan
kemnaker
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha
kemnaker
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
Dukung Kerja Sama ARCO dengan 50 P3MI, Wamenaker: Ini Harapan Baru bagi Masyarakat Indonesia
kemnaker
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur
Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur
kemnaker